Kamis, Februari 2, 2023

Sri Mulyani: Pemda Wajib Alokasikan 8% Dana Covid-19 dari DAU/DBH

- Advertisement -spot_imgspot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

JAKARTA, newsatu.com — Pemerintah melalui kementerian keuangan menerbitkan surat ber-nomor S-186/PK/2021 tentang Penyesuaian Anggaran Dukungan Pendanaan Belanja Kesehatan dan Belanja Prioritas lainnya untuk penanganan pandemi Covid-19 dari earmark 8 persen DAU/DBH.

Dikutip dari akun Twitter resmi kemenkeu @DitjenPK, Pemerintah daerah diwajibkan menyediakan dukungan pendanaan penanganan cOVID-19 paling sedikit 8 persen dari DAU dan DBH

Pemerintah daerah dapat menyesuaikan dukungan pendanaan dengan memperhatikan tingkat kasus Covid-19 yang ditetapkan oleh BNPB.

BACA JUGA :   Konservasi Anggrek di Kebun Raya Bogor Diresmikan, Wali Kota Berharap Jadi Daya Tarik Kota Bogor

Penyesuaian anggaran dukungan pendanaan tetap memperhatikan kebutuhan ketersedian anggaran untuk:

  • Dukungan vaksinasi
  • Insentif tenaga kesehatan daerah
  • Belanja kesehatan lainnya dan belanja prioritas
  • Pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem
BACA JUGA :   Kemenperin Dorong Industri TPT Manfaatkan Teknologi Hijau

Penyesuaian anggaran dilakukan dengan tetap memperkirakan kecukupan anggaran penanganan Covid-19 sampai dengan akhir 2021.

Sejak Juni lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga sudah mengajak pemerintah daerah untuk  membantu pemerintah pusat dalam menangani pandemi Covid 19.

BACA JUGA :   Lewat Program Restrukturisasi Mesin, Kemenperin Siap Bantu Pelaku IKM Beli Mesin Baru

Kontribusi dapat dilakukan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah dengan menggunakan instrumen Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan dana desa untuk pemulihan dari pandemi.

Salah satunya dimanfaatkan untuk program vaksinasi sebagai upaya mendukung program vaksinasi nasional yang ditargetkan mencapai 1 juta dosis per hari.

“Kita membolehkan DAU dan DBH dipakai untuk membantu program vaksinasi, termasuk membantu kelurahan desa untuk melaksanakan protokol kesehatan dan pembatasan skala mikro,” kata Sri Mulyani pada Raker Komite IV DPD RI membahas KEM PPKF 2022, Transfer ke Daerah RAPBN Tahun 2022, dan Pengawasan Realisasi PEN di Daerah, beberapa waktu lalu, dikutip dari laman kemenkeu.go.id

BACA JUGA :   Pusat Bedah Robotik Indonesia Dibentuk di 2 Rumah Sakit, di Mana Saja?
BACA JUGA :   Delman di Monas Bukan Dilarang, Tapi Cuma Dibatasi Sabtu dan Ahad

“Insentif tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit daerah atau dinas juga dapat menggunakan porsi dari DAU dan DBH ini, serta belanja kesehatan lainnya.”

- Advertisement -spot_imgspot_img
Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here