Jumat, Februari 3, 2023

Cakupan Kesehatan Universal Kota Bogor Masih Kurang dari Target 95 Persen, Solusinya?

- Advertisement -spot_imgspot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

KOTA BOGOR, interakindo.com — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor menggelar pertemuan dialog stakeholder pelayanan kesehatan penduduk miskin di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor.

Dialog yang dibuka Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim ini diikuti puluhan peserta yang merupakan kepala puskesmas se-Kota Bogor, perwakilan kelurahan, kecamatan, Baznas dan Dompet Dhuafa.

“Ini dialog sekaligus sosialisasi dengan semua stakeholder terkait dengan pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik itu BPJS atau yang melalui APBD (Jamkesda),” ujar Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno, Senin (22/8).

BACA JUGA :   Tahap Pertama Tol Getaci Selesai 2024 di Tasikmalaya

Retno sapaan akrabnya mengatakan, saat ini capaian Universal Health Coverage (UHC) Kota Bogor 90,4 persen dari target 95 persen di 2022. Tak ayal masih ada sekitar 4,6 persen warga belum terdaftar. Sehingga, Jamkesda ini diperuntukkan untuk membantu warga miskin yang belum mempunyai BPJS Kesehatan.

BACA JUGA :   Green Wilis Siap Kucurkan Dana Hibah Berupa Alat Kesehatan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

“Anggaran Jamkesda tahun ini Rp 6,8 Miliar, sementara realisasi tahun lalu sekitar Rp 7,9 Miliar. Kalau nanti kurang bisa di sesuaikan di anggaran perubahan,” terangnya.

BACA JUGA :   Apa Pesan Menag Yaqut Saat Peringati Hari Santri di Korea Selatan?

Ia menuturkan, tujuan diadakannya dialog ini juga sangat penting, karena ia ingin pemahaman terkait pengelolaan JKN baik BPJS dan Jamkesda tersosialisasi hingga ke semua level, terutama di level RT, RW, kader yang berhubungan langsung sama masyarakat.

“Terkadang permasalahan yang muncul karena informasi ini tidak sampai ke bawah. Di sini kami jelaskan untuk mendapatkan layanan Jamkesda ada persyaratannya yakni hanya untuk orang miskin, hanya warga ber-KTP Bogor, tidak mempunyai BPJS, tidak ada tunggakan BPJS dan penyakit tidak dicover BPJS,” jelasnya.

BACA JUGA :   Akselerasi Pembangunan di Papua Harus Serasi Antara Kesejahteraan & Keamanan
BACA JUGA :   Ini Kata Vitali Klitschko Setelah Dapat Arthur Ashe Courage Award 2022

Bagi peserta BPJS mandiri yang menunggak, lanjut Retno, tidak bisa dibantu Jamkesda karena ada aturan Mendagri dan persyaratan yang disebutkan diatas yang jika dilanggar bisa menjadi temuan BPK.

Meski begitu, Dinkes memberikan solusi dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi ke Baznas atau Dompet Dhuafa untuk membantu membayarkan tunggakan BPJS agar BPJS bisa aktif kembali.

“Bulan berikutnya bisa migrasi ke PBI APBD karena biasanya yang menunggak ini peserta mandiri dan tidak mampu,” katanya.

- Advertisement -spot_imgspot_img
Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here