Kamis, Februari 2, 2023

Biaya Haji 2022 Sebesar Rp39 Jutaan, Tahun 2023 Diusulkan Jadi Rp69 Jutaan, Ini Kata Menteri Agama

- Advertisement -spot_imgspot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

JAKARTA, newsatu.com – Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) kaum muslimin bakal jadi jauh lebih besar tahun ini dibandingkan tahun lalu. Angka yang diusulkan Kemenag Rp69.193.733,60, naik pesat dibandingkan tahun lalu sebesar Rp Rp39.886.009,00.

Kementerian Agama mengusulkan rerata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H/2023 M sebesar Rp69.193.733,60. Jumlah ini adalah 70% dari usulan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai Rp98.893.909,11.

Usulan disampaikan Menag Yaqut Cholil Qoumas saat memberikan paparan pada Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR. Raker ini membahas agenda persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Dibanding tahun sebelumnya, usulan BPIH 2023 naik Rp514.888,02. Namun, secara komposisi, ada perubahan signifikan antara komponen Bipih yang harus dibayarkan jemaah dan komponen yang anggarannya dialokasikan dari nilai manfaat (optimalisasi).

BACA JUGA :   Virus Corona Varian Omicron Diragukan Bisa Dicegah dengan Vaksin
BACA JUGA :   Kadin Gorontalo Serahkan 200 Tabung Oksigen untuk Seluruh Rumah Sakit

Menurut Menag, BPIH 2022, sebesar Rp98.379.021,09 dengan komposisi Bipih sebesar Rp39.886.009,00 (40,54%) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp58.493.012,09 (59,46%). Sementara usulan Kemenag untuk BPIH 2023, sebesar Rp98.893.909,11 dengan komposisi Bipih sebesar Rp69.193.734,00 (70%) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp29.700.175,11 (30%).

Komponen yang dibebankan langsung kepada Jemaah digunakan untuk membayar:

  • Biaya Penerbangan dari Embarkasi ke Arab Saudi (PP) sebesar Rp33.979.784,00;
  • Akomodasi Makkah Rp18.768.000,00;
  • Akomodasi Madinah Rp5.601.840,00;
  • Living Cost Rp4.080.000,00;
  • Visa Rp1.224.000,00; dan
  • Paket Layanan Masyair Rp5.540.109,60
BACA JUGA :   Demi Perlindungan Tambahan, Lansia Diberikan Vaksin Booster Kedua

“Usulan ini atas pertimbangan untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji. Formulasi ini juga telah melalui proses kajian,” tegas Menag di DPR, Kamis (19/1).

Kebijakan formulasi komponen BPIH tersebut, ujar Menag, diambil dalam rangka menyeimbangkan antara besaran beban jemaah dengan keberlangsungan dana nilai manfaat BPIH di masa yang akan datang. Menurut Menag, pembebanan Bipih harus menjaga prinsip istitha’ah dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun berikutnya.

BACA JUGA :   United Bike & 4 IKM akan Siapkan Produk-produk Sepeda Berkualitas

“Itu usulan pemerintah. Menurut kami, itu yang paling logis untuk menjaga supaya yang ada di BPKH itu tidak tergerus, ya dengan komposisi seperti itu. Jadi dana manfaat itu dikurangi, tinggal 30%, sementara yang 70% menjadi tanggung jawab jemaah,” urai Menag.

BACA JUGA :   US, Australian central banks push more money into markets

“Selain untuk menjaga itu (BPKH), yang kedua ini juga soal istitha’ah, kemampuan menjalankan ibadah. Kan, ada syarat jika mampu. Haji itu jika mampu. Kemampuan ini harus terukur, kami mengukurnya dengan nilai segitu,” sambung Gus Men, panggilan akrabnya.

Setelah menyampaikan usulan, kata Gus Men, Kemenag selanjutnya akan menunggu pembahasan di tingkat Panitia Kerja BPIH yang dibentuk Komisi VIII DPR. “Ini baru usulan, berapa biaya yang nanti disepakati, tergantung pembicaraan di Panja,” tandasnya.***

- Advertisement -spot_imgspot_img
Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here