PALEMBANG, NEWSATU – Polda Sumatera Selatan kembali menghadirkan inovasi pelayanan publik dengan meresmikan Kafe Buruh Presisi, sebuah ruang dialog ketenagakerjaan yang dipadukan dengan Posko Industrial Ketenagakerjaan. Fasilitas yang berlokasi di Jalan Jenderal A. Yani, Kelurahan 9/10 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang ini menjadi yang pertama di Indonesia di tingkat Kepolisian Daerah.
Peresmian yang dilaksanakan pada Sabtu (11/7/2026) tersebut menjadi bagian dari implementasi Desk Ketenagakerjaan Polri dalam memperkuat hubungan industrial yang harmonis, sekaligus menyambut kunjungan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ke Sumatera Selatan.
Kegiatan diawali dengan dialog bersama perwakilan sepuluh organisasi serikat pekerja dan serikat buruh se-Sumatera Selatan yang dipimpin Wakapolda Sumsel Brigjen Pol. Rony Samtana, mewakili Kapolda Sumsel Irjen Pol. Sandi Nugroho.
Turut hadir sejumlah Pejabat Utama Polda Sumsel, di antaranya Karo Log, Dir Intelkam, Dirreskrimsus, Dirresnarkoba, Kabid Humas, serta Kapolrestabes Palembang. Sebanyak 50 perwakilan serikat pekerja mengikuti dialog terbuka sebagai wadah menyampaikan aspirasi sekaligus memperkuat kemitraan antara Polri dan kalangan pekerja.
Kafe Buruh Presisi dirancang sebagai ruang komunikasi yang terbuka, humanis, dan mudah diakses oleh pekerja maupun pelaku usaha. Selain menyediakan area diskusi informal, fasilitas tersebut juga dilengkapi Posko Industrial Ketenagakerjaan yang diisi personel Intelkam, Ditreskrimsus, serta Desk Ketenagakerjaan Polda Sumsel.
Posko tersebut berfungsi memberikan pendampingan, menerima informasi, memfasilitasi penyelesaian persoalan hubungan industrial, hingga memperkuat deteksi dini terhadap potensi konflik ketenagakerjaan. Di kawasan yang sama juga disediakan ruang bagi pelaku UMKM sebagai bentuk dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi keluarga pekerja.
Wakapolda Sumsel Brigjen Pol. Rony Samtana menegaskan bahwa Kafe Buruh Presisi merupakan rumah bersama bagi seluruh pekerja dan pemangku kepentingan ketenagakerjaan di Sumatera Selatan.
“Kafe Buruh Presisi kami hadirkan sebagai tempat silaturahmi, ruang dialog, sekaligus wadah mencari solusi bersama terhadap berbagai persoalan ketenagakerjaan. Tempat ini adalah milik bersama yang harus dimanfaatkan untuk membangun komunikasi yang baik sehingga hubungan industrial tetap harmonis dan situasi kamtibmas tetap kondusif,” ujarnya.
Ia menambahkan, Polri tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga keamanan sehingga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk serikat pekerja, sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas daerah.
Dalam dialog tersebut, perwakilan serikat pekerja menyampaikan apresiasi atas inisiatif Polda Sumsel yang dinilai menghadirkan paradigma baru dalam hubungan antara Polri dan kalangan buruh. Mereka menilai keberadaan Kafe Buruh Presisi membuka ruang komunikasi yang lebih nyaman, terbuka, dan setara sehingga berbagai persoalan ketenagakerjaan dapat dibahas sejak dini sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Serikat pekerja juga berharap konsep serupa dapat diterapkan di seluruh Polres jajaran Polda Sumsel agar pelayanan dan komunikasi dengan pekerja semakin dekat.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya mengatakan Kafe Buruh Presisi merupakan wujud transformasi pelayanan Polri yang semakin dekat dengan masyarakat.
“Kafe Buruh Presisi bukan sekadar tempat berkumpul, tetapi menjadi simbol kehadiran negara melalui Polri dalam mendengar, memfasilitasi, dan mencari solusi atas persoalan ketenagakerjaan. Kami berharap fasilitas ini menjadi ruang komunikasi yang produktif sehingga tercipta hubungan industrial yang sehat, produktif, serta mampu menjaga stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan,” katanya.
Polda Sumsel berkomitmen mengoperasikan Kafe Buruh Presisi secara berkelanjutan sebagai pusat komunikasi, konsultasi, dan kolaborasi di bidang ketenagakerjaan. Kehadirannya diharapkan menjadi model pelayanan Polri yang humanis, adaptif, serta dapat dikembangkan di seluruh Polres sebagai upaya memperkuat perlindungan pekerja, menjaga kondusivitas hubungan industrial, dan mendukung pembangunan ekonomi nasional. (ril)
