NEWSATU.COM – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Ia meminta pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan layanan kesehatan dan perlindungan bagi warga terdampak, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, dan anak-anak.
“Dampak karhutla ini sangat dahsyat, terutama terhadap kesehatan. Kita terus berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan untuk meminta penanganan dan antisipasi, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu, anak-anak, dan bayi,” ujar Cucun saat meninjau lokasi terdampak karhutla di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (26/10/2026).
Cucun mengingatkan, paparan asap karhutla dapat memperburuk kondisi kesehatan masyarakat. Karena itu, ia meminta pelayanan kesehatan dan pengobatan bagi warga terdampak diberikan secara maksimal melalui sinergi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Pemerintah Kota Banjarbaru.
Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu juga menyoroti masih adanya warga, khususnya ibu-ibu yang menggendong balita, beraktivitas di luar rumah tanpa menggunakan masker di tengah paparan asap. Menurutnya, perlindungan masyarakat harus menjadi perhatian bersama, tidak hanya melalui langkah pemerintah, tetapi juga kepedulian sosial dari masyarakat yang mampu.
“Saya lihat tadi bagaimana ibu-ibu menggendong anak-anaknya tanpa masker. Di wilayah-wilayah terdampak seperti ini, semua kepedulian yang dibutuhkan harus didukung. Bukan hanya gerak tanggap dari pemerintah, tetapi masyarakat yang mampu juga hendaknya saling berbagi dan membantu,” tegas politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) tersebut.
Selain penanganan dampak kesehatan, Cucun mendorong pemerintah menggencarkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah rawan karhutla. Langkah tersebut dinilai perlu dioptimalkan sebagai bagian dari upaya menekan perkembangan titik api dan mencegah meluasnya kebakaran.
“Beberapa kali kita minta operasi modifikasi cuaca (OMC) dilakukan supaya titik-titik api ini bisa diminimalisir dan tidak terjadi penyebaran kebakaran yang lebih luas,” tandasnya.
Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan, kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di sejumlah wilayah terdampak karhutla telah mencapai 333.470 kasus. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan upaya perlindungan kesehatan masyarakat, seiring memburuknya kualitas udara akibat asap kebakaran di sejumlah kawasan, termasuk Sumatera dan Kalimantan.
Melalui peninjauan tersebut, DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal penanganan karhutla, khususnya dalam memastikan langkah tanggap darurat, perlindungan kesehatan warga, serta koordinasi antarpemerintah berjalan secara terpadu. Dengan demikian, dampak bencana terhadap masyarakat diharapkan dapat ditekan dan proses pemulihan berlangsung optimal.
