Senin, November 16, 2026

Menteri PPPA: Kekerasan Seksual Kejahatan Kemanusiaan – Tidak Ada Toleransi, Apalagi Pejabat

- Advertisement -spot_imgspot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

NEWSATU.COM – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengecam dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan seorang kepala daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi menegaskan negara hadir dan tidak akan memberi ruang bagi pelaku kekerasan seksual, terlebih jika melibatkan pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan dalam melindungi masyarakat. Menteri PPPA juga memastikan pendampingan dan perlindungan terhadap korban.

“Kekerasan seksual merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apa pun. Terlebih dalam kasus ini, terdapat penyalahgunaan wewenang dan relasi kuasa yang tidak setara, sehingga menempatkan korban dalam posisi sangat rentan. Proses penegakan hukum harus berjalan secara objektif, transparan, dan berkeadilan bagi korban,” tegas Menteri PPPA di Jakarta, Sabtu (14/11).

Menteri PPPA menekankan negara telah memiliki payung hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Regulasi ini menjamin hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan secara menyeluruh, termasuk perlindungan dari segala bentuk ancaman maupun intimidasi selama proses hukum berlangsung.

Sebagai langkah konkret, Kemen PPPA melalui Asisten Deputi Penyediaan Layanan Perempuan Korban Kekerasan (Asdep Layanan Perempuan) terus berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTT serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memastikan korban memperoleh layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Tim di daerah telah bergerak cepat melakukan penjangkauan langsung, mendampingi korban dalam proses pemeriksaan medis (visum et repertum), dan melakukan penguatan psikologis. Untuk menjamin keamanan dan pemulihan, korban saat ini juga telah ditempatkan di rumah aman milik UPTD PPA Provinsi NTT.

“Kami akan terus berkoordinasi dan memantau perkembangan penanganan kasus ini bersama UPTD PPA Provinsi NTT serta pihak-pihak terkait untuk memastikan korban memperoleh layanan pendampingan, perlindungan, dan pemenuhan hak sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya,” ujar Menteri PPPA.

Lebih lanjut, Menteri PPPA menyampaikan apresiasi yang tinggi atas keberanian korban dan pihak keluarga yang telah mengambil langkah tegas untuk melaporkan dugaan tindak pidana kekerasan seksual ini kepada aparat penegak hukum. Keberanian ini menjadi langkah krusial dalam memberikan efek jera dan menutup celah bagi pelaku untuk lepas dari hukuman. Terkait proses hukum yang tengah berjalan, Menteri PPPA memastikan pihaknya akan terus melakukan pengawalan.

“Kami bersama-sama dengan UPTD PPA Provinsi NTT dan pihak-pihak terkait akan mengawal proses hukum yang berlangsung. Saat ini kasus masih diselidiki di Kepolisian Daerah NTT,” kata Menteri PPPA.

Kemen PPPA mengimbau masyarakat untuk menghormati privasi korban, tidak menyebarluaskan identitas maupun informasi pribadi korban, serta tidak membangun opini yang dapat menimbulkan tekanan atau trauma tambahan. Perlindungan terhadap korban harus menjadi perhatian bersama agar korban merasa aman dalam menjalani proses hukum dan pemulihan.

- Advertisement -spot_imgspot_img
Latest news
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Related news
- Advertisement -spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini