PRABUMULIH, NEWSATU – Pemerintah Kota Prabumulih terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah. Wali Kota Prabumulih H. Arlan bersama jajaran pimpinan DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Rabu, (8/7/2026).
Dalam kunjungan tersebut, rombongan diterima langsung oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. H. Agus Fatoni, M.Si., GRCE, di Gedung H Lantai 8 Kemendagri, Jakarta Pusat.
Sejumlah isu strategis dibahas dalam pertemuan itu, mulai dari perencanaan dan penganggaran APBD, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan dana transfer, tata kelola BUMD dan BLUD, pengelolaan aset daerah, hingga penguatan regulasi keuangan daerah.
Wali Kota Prabumulih H. Arlan menegaskan, konsultasi ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah untuk memastikan setiap kebijakan keuangan berjalan sesuai aturan sekaligus mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan pengelolaan APBD Kota Prabumulih semakin efektif, transparan, dan tepat sasaran. Karena itu, kami datang langsung ke Kemendagri untuk memperoleh arahan sehingga seluruh program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal,” ujar H. Arlan.
Menurutnya, peningkatan Pendapatan Asli Daerah juga menjadi salah satu fokus pemerintah agar kemampuan fiskal daerah semakin kuat tanpa mengabaikan tata kelola yang baik.
“Optimalisasi PAD harus dibarengi dengan pengelolaan keuangan yang profesional. Dengan fiskal yang sehat, kita dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong kesejahteraan masyarakat Prabumulih,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, H. Arlan didampingi Wakil Ketua I DPRD Kota Prabumulih H. Aryonl, S.T., Wakil Ketua II DPRD Ir. Dipe Anom, Sekretaris Daerah H. Elman, Asisten III Drs. Amilton, Plt. Kepala Bappeda Jeffry Manalu, S.E., Kepala Dinas Perhubungan S. Feri, S.E., M.Si., Sekretaris DPRD Desi Muharni, S.Si., M.Si., beserta jajaran Pemerintah Kota Prabumulih.
Melalui konsultasi ini, Pemerintah Kota Prabumulih berharap memperoleh masukan strategis dari Kemendagri agar penyusunan APBD semakin berkualitas, pengelolaan keuangan daerah semakin akuntabel, dan program pembangunan dapat berjalan lebih efektif demi mewujudkan Prabumulih yang maju dan sejahtera. (ril)
