NEWSATU.COM — Dinamika politik nasional memanas setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Langkah tersebut disampaikan langsung Gibran dalam pertemuan tertutup dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan intensif berdurasi sekitar 2,5 jam tersebut. Dalam pertemuan itu, Gibran mengutarakan niat mundurnya menyikapi perkembangan politik serta putusan hukum dari Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keabsahan dokumen pendidikannya.
“Dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa (10/11).
Meski demikian, Prasetyo meluruskan isu yang menyebut Presiden Prabowo menolak niat tersebut. Menurutnya, Presiden justru memberikan banyak masukan dan saran, sementara Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Niatan mundur ini bergulir di tengah terbitnya putusan lengkap MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang diunggah pada Selasa (10/11). Dalam amar putusannya, MA memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mencabut Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan milik Gibran tertanggal 6 Agustus 2019.
MA menilai Suket tersebut melanggar asas kecermatan formal karena hanya didasarkan pada certificate of attendance dan catatan akademis yang tak membuktikan kelulusan setara SMA/SMK. Putusan MA ini memperkuat pertimbangan MK sebelumnya yang menegaskan tidak ditemukannya bukti ijazah atau sertifikat kelulusan sekolah menengah milik Gibran di luar negeri.
Di level legislatif, tekanan terhadap Gibran kian menguat. Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) berdasarkan UU MD3 untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran syarat jabatan wakil presiden.
Menanggapi gejolak ini, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan partainya masih menunggu kejelasan resmi terkait pembicaraan Prabowo dan Gibran. AHY meminta semua pihak menghormati mekanisme yang berlaku.
“Prinsipnya kita ingin menghormati proses dan kita akan kembali kepada konstitusi. Partai Demokrat juga ingin memastikan bahwa proses dan prosedur konstitusi itu dijalankan dengan baik,” tegas AHY di Kompleks Istana Kepresidenan.
Mengenai namanya yang mulai mencuat sebagai salah satu kandidat potensial pengganti wakil presiden, AHY mengaku Partai Demokrat terus menjalin komunikasi fleksibel dengan fraksi-fraksi lain di DPR, meski belum ada keputusan konklusif yang diambil.***
