MUARA ENIM, NEWSATU – Kabupaten Muara Enim kembali menjadi perhatian nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Senin (8/6/2026) yang menyeret sejumlah pihak, termasuk Bupati Muara Enim. Peristiwa ini mengulang catatan kelam daerah yang dalam beberapa tahun terakhir berulang kali diterpa kasus korupsi yang melibatkan pimpinan daerah.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, tim penyidik KPK mengamankan sebanyak 10 orang dalam operasi senyap yang dilakukan di wilayah Sumatera Selatan dan Jakarta. Mereka terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan pihak swasta yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang didalami lembaga antirasuah tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya operasi tangkap tangan tersebut. Menurutnya, seluruh pihak yang diamankan saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan status hukum masing-masing.
“Dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, Tim Penyidik KPK mengamankan 10 orang di wilayah Jakarta dan Sumatera Selatan, salah satunya termasuk Bupati Muara Enim,” ujar Budi Prasetyo.
Ia menjelaskan, dari 10 orang yang diamankan, lima orang berasal dari unsur Pemerintah Kabupaten Muara Enim, termasuk kepala daerah. Sementara lima orang lainnya berasal dari kalangan swasta yang diduga memiliki hubungan dengan perkara yang tengah diusut penyidik.
Meski demikian, hingga Senin malam KPK belum mengungkap secara rinci perkara yang menjadi dasar operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik masih melakukan pendalaman terhadap barang bukti, dokumen, serta keterangan para pihak yang diamankan.
Selain mengamankan sejumlah orang, tim KPK juga bergerak cepat melakukan penyegelan di sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.
Pantauan di lapangan menunjukkan tim penyidik mendatangi Kantor Bupati Muara Enim pada Senin sore. Beberapa ruangan penting langsung dipasangi garis penyegelan KPK, di antaranya ruang kerja Bupati Muara Enim dan ruang Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim.
Tak berhenti di sana, penyidik juga melakukan penyegelan terhadap salah satu ruangan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
Penyegelan sejumlah ruangan tersebut sontak menarik perhatian masyarakat dan aparatur sipil negara yang berada di sekitar lokasi. Berbagai spekulasi bermunculan terkait proyek atau kegiatan yang diduga menjadi fokus penyidikan KPK.
Namun hingga kini, belum ada keterangan resmi dari KPK mengenai sektor, proyek, maupun nilai dugaan perkara yang sedang diusut.
“Tim masih di lapangan, kami akan update kembali perkembangannya,” kata Budi.
Sesuai ketentuan hukum yang berlaku, KPK memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan sebelum mengumumkan hasil operasi tangkap tangan tersebut kepada publik.
OTT yang kembali menyeret kepala daerah ini bukanlah peristiwa pertama yang terjadi di Kabupaten Muara Enim.
Masyarakat masih mengingat kasus besar yang mengguncang pemerintahan daerah pada tahun 2019. Saat itu, KPK melakukan operasi tangkap tangan terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Kabupaten Muara Enim.
Dalam perkara tersebut, Bupati Muara Enim saat itu, Ahmad Yani, ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian divonis bersalah oleh pengadilan. Ia terbukti menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di daerah tersebut.
Kasus tersebut menjadi perhatian nasional karena melibatkan proyek bernilai miliaran rupiah yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah. Perkara itu juga menyeret sejumlah pihak lain, termasuk kontraktor dan pejabat pemerintah.
Setelah Ahmad Yani tersandung kasus hukum, tongkat kepemimpinan daerah beralih kepada Wakil Bupati H. Juarsah yang kemudian menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati dan selanjutnya dilantik sebagai Bupati Muara Enim definitif.
Namun harapan masyarakat agar pemerintahan daerah kembali bersih dari praktik korupsi tidak berlangsung lama.
Pada tahun 2021, KPK kembali menetapkan H. Juarsah sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Kasus tersebut berkaitan dengan proyek pekerjaan yang diduga sarat praktik suap dan gratifikasi.
H. Juarsah kemudian menjalani proses hukum hingga divonis bersalah dan menjalani hukuman penjara.
Dengan demikian, dalam kurun waktu kurang dari satu dekade, dua kepala daerah Muara Enim telah berurusan dengan KPK dan menjalani hukuman akibat kasus korupsi.
Kini, pada tahun 2026, sejarah tersebut kembali terulang setelah kepala daerah yang sedang menjabat kembali diamankan dalam operasi tangkap tangan KPK.
Berulangnya kasus korupsi yang melibatkan pimpinan daerah menjadi pukulan berat bagi citra Kabupaten Muara Enim yang selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil energi terbesar di Sumatera Selatan.
Muara Enim memiliki peran strategis dalam sektor pertambangan, energi, perkebunan, dan industri. Potensi ekonomi yang besar tersebut seharusnya menjadi modal utama dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun rentetan kasus korupsi yang terus berulang justru menimbulkan kekhawatiran mengenai tata kelola pemerintahan, pengelolaan anggaran, serta integritas penyelenggara negara di daerah tersebut.
Pengamat menilai kasus-kasus korupsi yang berulang menunjukkan bahwa persoalan tidak hanya terletak pada individu, tetapi juga menyangkut sistem pengawasan, transparansi, dan budaya birokrasi yang harus terus diperbaiki.
Masyarakat kini berharap KPK dapat mengungkap perkara ini secara terang benderang, termasuk siapa saja pihak yang terlibat, bagaimana modus yang digunakan, serta sejauh mana dampaknya terhadap keuangan negara maupun pelayanan publik.
Hingga berita ini diturunkan, proses pemeriksaan terhadap 10 orang yang diamankan masih berlangsung. KPK belum mengumumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka maupun konstruksi perkara yang menjadi dasar operasi tangkap tangan tersebut.
Publik Muara Enim dan masyarakat Sumatera Selatan kini menanti konferensi pers resmi KPK yang diperkirakan akan digelar setelah masa pemeriksaan awal selesai dilakukan.
Jika nantinya Bupati Muara Enim benar ditetapkan sebagai tersangka, maka peristiwa ini akan menambah panjang daftar kepala daerah di Kabupaten Muara Enim yang tersandung kasus korupsi dan berhadapan dengan hukum.
Bagi masyarakat Bumi Serasan Sekundang, peristiwa ini bukan sekadar persoalan hukum semata, melainkan juga menjadi ujian besar bagi upaya membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu mengembalikan kepercayaan publik yang terus tergerus akibat berulangnya kasus korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. (ril)
