LAHAT, NEWSATU – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas tindak pidana korupsi. Hingga awal Agustus 2026, sedikitnya delapan perkara korupsi tengah ditangani dengan berbagai tahapan proses hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan.

Kajari Lahat, Teuku Luftansya Adhyaksa Putra, S.H., M.H., didampingi Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Indra Susanto, S.H., M.H., melalui Kasi Intelijen Dicky Dwi Putra, S.H., M.H., mengatakan penanganan perkara korupsi terus dilakukan secara intensif.

“Dari delapan perkara yang kami tangani, satu perkara masih pada tahap penyelidikan, tiga perkara telah memasuki tahap penyidikan, dan empat perkara sudah berada di tahap penuntutan,” ungkapnya.

Selain melakukan penindakan, Kejari Lahat juga berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.972.020.000. Nilai tersebut berasal dari pengembalian kerugian negara dalam perkara Peta Desa sebesar Rp1.614.220.000 dan perkara KONI senilai Rp357.800.000.

Salah satu perkara yang saat ini menjadi perhatian adalah dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di RSUD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2024 dengan nilai proyek sekitar Rp28 miliar. Penyidikan masih terus berjalan karena tim penyidik harus menelusuri 33 kontrak kegiatan yang menjadi bagian dari proyek tersebut.

“Proses penyidikan membutuhkan waktu karena proyek tersebut terdiri dari 33 kontrak kegiatan yang harus ditelusuri dan diperiksa satu per satu,” jelas Dicky.

Untuk memperkuat pembuktian, dalam waktu dekat penyidik juga akan meminta keterangan ahli hukum pidana dari Universitas Sriwijaya.

Tak hanya itu, Kejari Lahat juga tengah menindaklanjuti laporan dugaan pemotongan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD dan SMP Tahun Anggaran 2025–2026. Sejumlah kepala sekolah telah dimintai keterangan sebagai bagian dari proses pengumpulan data dan bahan keterangan.

Kejari Lahat menegaskan akan terus mengusut setiap dugaan tindak pidana korupsi secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku demi menjaga kepercayaan masyarakat serta menyelamatkan keuangan negara. (ril) 

PRABUMULIH, NEWSATU – Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih bersama Bank Sumsel Babel (BSB) resmi menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Potensi Daerah serta Peningkatan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat Lantai 1 Gedung Pemkot Prabumulih, Selasa (4/8/2026).

Kesepakatan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia perbankan guna mendorong pembangunan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan keuangan, serta mengoptimalkan potensi daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bank Sumsel Babel atas komitmen yang terus terjalin dengan Pemerintah Kota Prabumulih.

Menurutnya, kerja sama ini merupakan langkah nyata sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan yang diharapkan mampu melahirkan berbagai program dan inovasi untuk mengoptimalkan potensi daerah.

“Momentum ini tidak hanya menjadi pemenuhan aspek administrasi semata, tetapi juga menjadi komitmen bersama dalam membangun Prabumulih. Kami berharap kerja sama yang telah dibangun ini mampu menghadirkan berbagai inovasi yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mempercepat transformasi keuangan dan inklusi keuangan di Kota Prabumulih,” ujar H. Arlan.

Ia berharap kolaborasi tersebut terus berkembang sehingga mampu mendukung terwujudnya visi Prabumulih Makmur dan Sejahtera.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Sumsel Babel, M. Suryadi, mengaku bersyukur dapat bersilaturahmi dengan jajaran Pemerintah Kota Prabumulih dan melanjutkan kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik.

“Terima kasih kepada Bapak Wali Kota beserta jajaran. Kami melihat hubungan Bank Sumsel Babel dengan Pemkot Prabumulih selama ini sangat baik dan akan terus kami tingkatkan,” katanya.

Suryadi menjelaskan, di usia Bank Sumsel Babel yang telah mencapai 68 tahun, pihaknya terus berkomitmen memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah melalui berbagai layanan dan dukungan pembiayaan.

Ia mengungkapkan, penandatanganan nota kesepahaman kali ini berfokus pada penguatan transaksi keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

“Bank Sumsel Babel siap mendukung seluruh transaksi keuangan di lingkungan Pemkot Prabumulih, termasuk memberikan pelayanan terbaik kepada sekitar 10 ribu ASN. Saat ini sekitar 6 ribu ASN telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari BSB dan kami akan terus memberikan dukungan sesuai kebutuhan pegawai,” jelasnya.

Suryadi yang baru sekitar dua bulan menjabat sebagai Direktur Utama BSB juga menilai Prabumulih memiliki potensi ekonomi yang sangat besar untuk terus dikembangkan.

Ia menambahkan, hingga Juli 2026 kinerja Bank Sumsel Babel menunjukkan hasil positif dengan capaian laba mencapai 105 persen dari target yang ditetapkan.

“Kami ingin terus memperkuat sinergi bersama pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Dengan kinerja yang baik, kami dapat memberikan dividen sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bersama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan, termasuk Kota Prabumulih,” tuturnya.

Acara penandatanganan turut dihadiri Wakil Wali Kota Prabumulih Franky Nasril, S.Kom., M.M., Direktur Bisnis Bank Sumsel Babel Marzuki, Pemimpin Cabang Bank Sumsel Babel Prabumulih Izzudin, serta jajaran Pemerintah Kota Prabumulih dan Bank Sumsel Babel. Kerja sama ini diharapkan menjadi fondasi yang semakin kuat dalam mempercepat pembangunan daerah melalui penguatan tata kelola keuangan, layanan perbankan, dan pengembangan potensi ekonomi lokal.

PRABUMULIH, NEWSATU – Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih bersama Polres Prabumulih meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak fenomena El Nino yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana kekeringan. Sebagai langkah antisipasi, empat posko siaga didirikan dan dioperasikan selama 24 jam.

Empat posko tersebut berada di kawasan Taman Murni, Delinom, Prabumulih Barat, dan Prabumulih Selatan. Posko disiapkan sebagai pusat koordinasi penanganan cepat apabila terjadi kebakaran lahan maupun kebutuhan distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak.

Kesiapan posko ditinjau langsung oleh Wali Kota Prabumulih H. Arlan bersama Kapolres Prabumulih AKBP Gunarto, S.I.K., M.H., M.Tr.Mil., Ketua DPRD H. Deni Victoria, S.H., M.Si., Sekretaris Daerah H. Elman, S.T., M.M., serta Kepala Pelaksana BPBD Kota Prabumulih Sriyono, S.H., pada Selasa (4/8/2026).

Dalam peninjauan tersebut, rombongan memastikan kesiapan personel, peralatan pemadam, serta sarana pendukung lainnya agar mampu merespons dengan cepat apabila terjadi keadaan darurat.

“Jika ada kejadian karhutla, personel langsung bergerak melakukan pemadaman. Selain itu, juga menyalurkan air bersih jika ada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Wali Kota Prabumulih H. Arlan.

Menurutnya, pembentukan posko siaga merupakan wujud sinergi lintas sektor dalam menindaklanjuti arahan pemerintah pusat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau panjang akibat El Nino.

“Ini bentuk kolaborasi antara Pemkot, Polres, TNI, BPBD, dan seluruh pihak terkait. Personel disiagakan selama 24 jam untuk memberikan respons cepat,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolres Prabumulih AKBP Gunarto mengatakan, wilayah Prabumulih termasuk daerah yang perlu diwaspadai terhadap potensi karhutla saat musim kemarau. Meski hingga saat ini belum ditemukan titik api, langkah pencegahan harus terus diperkuat.

“Sejauh ini belum ada titik api. Namun potensi karhutla dan dampak kekeringan harus diantisipasi sejak dini. Karena itu personel kami bersama pemerintah daerah, TNI, dan instansi terkait terus bersinergi untuk melakukan pencegahan,” ungkap Kapolres.

Melalui pendirian empat posko siaga tersebut, Pemkot Prabumulih berharap penanganan karhutla maupun dampak kekeringan dapat dilakukan secara cepat sehingga risiko kerugian bagi masyarakat dapat diminimalkan.

BATANG, NEWSATU – Komitmen pemerintah dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah terus mendapat dukungan dari sektor perbankan. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menggelontorkan pembiayaan sebesar Rp12,17 triliun sebagai bentuk dukungan terhadap penyediaan hunian layak bagi masyarakat Indonesia.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Akad Massal Debitur KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Program Perumahan (KPP) yang digelar di Perumahan Puri Delta City Side, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pada 30 Juli 2026.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang hadir dalam acara tersebut menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan dunia usaha untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat.

“Inilah yang kita maksud dengan Indonesia Incorporated, yang besar membantu yang kecil, dan yang kecil bekerja keras untuk menjadi produktif. Kita sadar apa yang telah dicapai cukup membanggakan, tetapi kebutuhan rumah rakyat masih sangat besar,” ujar Presiden Prabowo.

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menegaskan bahwa sebagai bagian dari Danantara, BRI terus memperkuat dukungannya terhadap Program 3 Juta Rumah melalui berbagai skema pembiayaan yang menyasar masyarakat maupun pelaku usaha di sektor perumahan.

“Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan, BRI akan terus memperkuat penyaluran pembiayaan perumahan melalui berbagai skema yang menjangkau masyarakat maupun pelaku usaha,” kata Hery.

Ia menjelaskan, dukungan BRI tidak hanya diberikan kepada masyarakat melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR), tetapi juga kepada para pengembang melalui Kredit Program Perumahan (KPP) serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.

Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan dan penyediaan rumah layak huni, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor properti serta membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. (ril)

PRABUMULIH, NEWSATU – Komisi II DPRD Kota Prabumulih menyatakan kesiapannya memfasilitasi audiensi dan mediasi antara Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Peduli Masyarakat (APM) dengan PT Pertamina dan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas berbagai aspirasi yang disampaikan LSM APM terkait perizinan, rekrutmen tenaga kerja lokal, hingga mekanisme perizinan subkontraktor.

Audiensi berlangsung di DPRD Kota Prabumulih dan dihadiri Ketua Komisi II DPRD Kota Prabumulih Riza Ariansyah, ST, Anggota Komisi II Hartono Hamid, SH, serta Staf DPRD Frisnauli, SE. Dari pihak LSM APM hadir Ketua Umum Adi Susanto, SE, bersama sejumlah anggota.

Dalam pertemuan tersebut, LSM APM kembali menyuarakan aspirasi yang sebelumnya telah disampaikan sejak April 2026. Mereka meminta DPRD mengawal berbagai persoalan yang dinilai menjadi perhatian masyarakat, khususnya terkait perizinan perlintasan PT KAI, rekrutmen tenaga kerja lokal, serta mekanisme perizinan subkontraktor yang bekerja sama dengan PT Pertamina.

Ketua LSM APM, Adi Susanto, SE, berharap DPRD tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga mengambil langkah nyata dengan menghadirkan seluruh pihak terkait dalam satu forum resmi.

“Kami berharap DPRD Kota Prabumulih dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat yang telah kami sampaikan sejak April lalu. Kami ingin ada kejelasan mengenai perizinan, rekrutmen tenaga kerja lokal, serta dasar kebijakan yang telah diterapkan oleh pihak-pihak terkait,” ujar Adi.

Selain itu, pihaknya meminta Komisi II menyampaikan seluruh aspirasi tersebut kepada pimpinan DPRD agar segera ditindaklanjuti melalui pemanggilan PT Pertamina, PT KAI, maupun instansi terkait.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kota Prabumulih, Riza Ariansyah, ST, menegaskan bahwa DPRD memiliki fungsi menjembatani aspirasi masyarakat sekaligus memfasilitasi dialog dengan para pemangku kepentingan.

“Kami akan mengusulkan kepada pimpinan DPRD melalui Badan Musyawarah agar audiensi dan mediasi ini dapat segera dijadwalkan. Harapannya seluruh pihak bisa duduk bersama sehingga persoalan yang ada dapat dibahas secara terbuka dan ditemukan solusi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Riza.

Ia juga mengimbau agar LSM APM memfokuskan pembahasan pada satu isu prioritas sehingga proses mediasi dapat berjalan lebih efektif dan menghasilkan keputusan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Prabumulih.

Dalam audiensi tersebut turut dibahas kemungkinan penyusunan regulasi daerah terkait mekanisme perizinan perusahaan maupun subkontraktor. Namun, DPRD menegaskan bahwa setiap rencana pembentukan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Wali Kota (Perwako) harus terlebih dahulu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.

Sebagai tindak lanjut, Komisi II DPRD Kota Prabumulih akan membawa agenda tersebut ke Badan Musyawarah DPRD untuk menentukan jadwal audiensi dan mediasi bersama PT Pertamina, PT KAI, LSM APM, serta pihak-pihak terkait lainnya.

DPRD berharap forum tersebut nantinya menjadi ruang dialog yang konstruktif, sehingga berbagai aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara langsung dan menghasilkan solusi yang adil, transparan, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

MUARA ENIM, NEWSATU – Plt. Bupati Muara Enim, Ir. Hj. Sumarni, M.Si., menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel saat menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Penyampaian tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna XII DPRD Kabupaten Muara Enim yang digelar pada Senin (3/8/2026).

Dalam pemaparannya, Plt. Bupati menjelaskan bahwa realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp3,95 triliun atau 95,34 persen dari target yang telah ditetapkan. Sementara itu, Realisasi Belanja Daerah tercatat sebesar Rp4,2 triliun atau 89,54 persen.

Capaian tersebut menjadi gambaran pelaksanaan APBD yang telah dijalankan pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah ke depan.

Plt. Bupati berharap pembahasan Raperda bersama DPRD dapat berlangsung secara optimal sehingga menghasilkan regulasi yang mampu memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

“Melalui pembahasan bersama DPRD, kami berharap Raperda ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta memperkuat tata kelola keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari mekanisme konstitusional dalam proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Pemerintah Kabupaten Muara Enim menegaskan akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran sebagai wujud komitmen terhadap pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik. (ril)