PALEMBANG, NEWSATU – Polda Sumatera Selatan mengambil langkah progresif dalam menghadapi meningkatnya ancaman kejahatan siber dengan mencetak 159 personel sebagai trainer kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Para personel tersebut nantinya akan turun langsung ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi kepada pelajar mengenai pemanfaatan AI secara aman, etis, dan bertanggung jawab.

Program tersebut diwujudkan melalui Training of Trainer (ToT) “Paham AI” Triwulan III Tahun Anggaran 2026 yang dibuka langsung Kapolda Sumsel Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. di Auditorium Lantai 7 Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Kamis (6/8/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Quick Wins Presisi Akselerasi Transformasi Polri untuk Masyarakat, yang berfokus pada peningkatan literasi digital sekaligus memperkuat perlindungan generasi muda dari berbagai ancaman di ruang siber.

Sebanyak 159 peserta berasal dari berbagai satuan di lingkungan Polda Sumsel dan jajaran Polres, mulai dari Wakapolres, Kasatreskrim, Kasatlantas, Kasihumas, Kanit Pidsus, hingga personel Ditreskrimsus, Ditlantas, Ditbinmas, Bidhumas, Biro SDM, serta Bintara fungsi Reskrim, Lantas, Binmas, dan Humas.

Dalam arahannya, Kapolda Sumsel menegaskan bahwa perkembangan AI memberikan manfaat besar bagi dunia pendidikan dan kehidupan masyarakat. Namun, di sisi lain, teknologi tersebut juga menghadirkan tantangan baru berupa penyebaran hoaks, penipuan digital, deepfake, voice cloning, perjudian online, hingga perundungan siber.

“Penegakan hukum memang penting, tetapi mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan siber adalah tugas mulia yang jauh lebih utama,” tegas Irjen Pol. Sandi Nugroho.

Ia menekankan bahwa pendekatan preventif menjadi strategi utama Polri untuk membangun masyarakat yang cakap digital. Melalui para trainer yang telah dibekali pemahaman AI, diharapkan pelajar mampu mengenali potensi penyalahgunaan teknologi sekaligus memanfaatkan AI secara positif untuk mendukung proses belajar, kreativitas, dan inovasi.

Kapolda juga memberikan tiga penekanan kepada seluruh peserta agar memahami perkembangan teknologi AI secara komprehensif, mampu menyampaikan edukasi dengan bahasa yang mudah dipahami pelajar, serta menjadi teladan dalam penggunaan teknologi digital yang aman, etis, dan bertanggung jawab.

Dengan program ini, Polda Sumsel berharap lahir generasi muda yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga memiliki kemampuan menyaring informasi, mengenali modus kejahatan digital, serta lebih tangguh menghadapi tantangan dunia siber di era kecerdasan buatan. (ril)

OKI, NEWSATU – Respons cepat ditunjukkan personel Polsek Jejawi, Polres Ogan Komering Ilir (OKI), saat menerima laporan kebakaran yang menghanguskan empat rumah panggung di Desa Bubusan, Kecamatan Jejawi, Kabupaten OKI, Kamis (6/8/2026) sekitar pukul 10.30 WIB.

Dipimpin langsung Kapolsek Jejawi Iptu Adhy Usman, personel kepolisian segera menuju lokasi untuk membantu proses evakuasi warga, mengamankan area, serta berkoordinasi dengan TNI, petugas Pemadam Kebakaran (Damkar), dan masyarakat dalam upaya memadamkan api.

Berkat kerja sama seluruh unsur di lapangan, kobaran api berhasil dilokalisasi hingga padam total sekitar dua jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, meski empat rumah panggung mengalami kerusakan akibat kebakaran.

Kapolres Ogan Komering Ilir, AKBP Eko Rubiyanto, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan jajarannya bergerak cepat begitu menerima laporan dari masyarakat.

“Begitu menerima informasi, personel kami langsung bergerak ke lokasi untuk membantu proses evakuasi, pengamanan, serta berkoordinasi dengan seluruh unsur terkait dalam penanganan kebakaran,” ujar AKBP Eko Rubiyanto.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa kehadiran personel kepolisian merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk saat terjadi bencana.

“Kami memastikan seluruh jajaran Polda Sumsel selalu hadir secara cepat dalam setiap situasi yang membutuhkan penanganan kepolisian, termasuk bencana kebakaran,” tegas Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya.

Hingga berita ini diturunkan, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian, sementara aparat bersama instansi terkait terus melakukan pendataan terhadap dampak kerugian yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut. (ril)

PALI, NEWSATU – Kejaksaan Negeri (Kejari) PALI terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi pengondisian proyek konstruksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Setelah menetapkan lima orang sebagai tersangka, penyidik kini memeriksa dua anggota DPRD Kabupaten PALI sebagai saksi.

Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengembangan penyidikan untuk menelusuri kemungkinan adanya fakta baru sekaligus memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan dalam perkara dugaan pengondisian proyek pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Dinas Pendidikan Kabupaten PALI.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri PALI, Triandre Riezka Bayu Valentine, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap dua anggota DPRD PALI tersebut.

“Iya benar, ada oknum DPRD PALI yang diperiksa hari ini. Terkait pengembangan penyidikan kasus kemarin,” ujar Triandre saat dikonfirmasi, Kamis (6/8/2026).

Ia menegaskan, kedua anggota DPRD yang dipanggil masih berstatus sebagai saksi. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami materi perkara dan melengkapi proses penyidikan.

“Statusnya masih sebagai saksi. Pemeriksaan ini bagian dari pendalaman penyidikan yang sedang berjalan,” tegasnya.

Sebelumnya, Kejari PALI telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan pengondisian proyek konstruksi di Dinas Perkim dan Dinas Pendidikan Kabupaten PALI. Kelima tersangka tersebut yakni Shepi Hendika, Arif, Ardi, Subela, dan Yusrizal.

Dari lima tersangka, tiga orang merupakan aparatur sipil negara (ASN), sedangkan dua lainnya berasal dari pihak swasta.

Hingga saat ini, penyidik Kejari PALI masih terus memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh. Kejaksaan menegaskan proses penyidikan masih berlangsung dan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sementara seluruh pihak yang diperiksa tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (ril)

MUARA ENIM, NEWSATU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Muara Enim melalui penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN). Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Plt. Bupati Muara Enim, Ir. Hj. Sumarni, M.Si., bersama Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim, Gunawan Wisnu, S.H., M.H., di Ruang Rapat Pangripta Nusantara Bappeda Muara Enim, Selasa (4/8/2026).

Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Plt. Bupati Muara Enim, Ir. Hj. Sumarni, M.Si., menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Muara Enim atas komitmen bersama yang telah dibangun. Menurutnya, kolaborasi ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian persoalan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, tetapi juga menjadi upaya preventif dalam memitigasi risiko hukum dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

“Kerja sama ini bertujuan untuk menangani bersama penyelesaian masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sekaligus menjadi sarana mitigasi risiko serta pencegahan tindak pidana korupsi,” ujar Sumarni.

Secara khusus, Sumarni menginstruksikan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Muara Enim agar tidak ragu memanfaatkan layanan konsultasi dan pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri.

Ia menilai keberadaan Jaksa Pengacara Negara (JPN) sangat penting dalam memberikan legal opinion maupun legal assistance sehingga setiap kebijakan pemerintah dapat dijalankan secara tepat sasaran, sesuai aturan, dan memiliki kepastian hukum.

Ruang lingkup nota kesepakatan tersebut juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur melalui pelatihan bersama, sosialisasi, program magang, hingga penyediaan narasumber. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan budaya sadar hukum sekaligus memperkuat kepercayaan diri para pejabat dalam melaksanakan program-program strategis daerah.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim, Gunawan Wisnu, S.H., M.H., menyambut baik kepercayaan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada institusinya.

Ia menegaskan, Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara siap memberikan pengawalan, pertimbangan, serta pendampingan hukum secara profesional, transparan, dan optimal demi mendukung kelancaran seluruh program pembangunan daerah.

“Jaksa Pengacara Negara siap memberikan pengawalan, pertimbangan, dan pendampingan hukum secara optimal, transparan, serta profesional guna mendukung kelancaran seluruh program pembangunan di Kabupaten Muara Enim,” tegas Gunawan.

Agenda penandatanganan MoU tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Deddy Arianto, S.Pd., Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim Ir. H. Yulius, M.Si., jajaran Forkopimda, para Asisten, Staf Ahli Bupati, seluruh kepala OPD, serta para camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Melalui kerja sama ini, Pemkab Muara Enim dan Kejari Muara Enim menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang taat hukum. (ril) 

OKU SELATAN, NEWSATU – Tim Rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Palembang dikerahkan untuk melakukan operasi pencarian terhadap seorang anak yang dilaporkan hilang tenggelam di Sungai Selabung, Desa Sukabumi Pauh, Kecamatan Tiga Dihaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Sumatera Selatan.

Korban yang masih dalam pencarian diketahui bernama Ardiansyah bin Sapari (10). Sementara seorang korban lainnya, Rahmat Kuncoro bin Satiro (10), telah ditemukan warga dalam kondisi meninggal dunia.

Peristiwa tragis itu terjadi pada Rabu (5/8/2026) sekitar pukul 14.00 WIB. Berdasarkan informasi yang diterima Basarnas, kedua bocah tersebut baru pulang sekolah sebelum bermain dan berenang di Sungai Selabung bersama adik masing-masing.

Saat asyik berenang, keduanya diduga terseret arus sungai yang cukup deras hingga tenggelam. Menyaksikan kejadian tersebut, adik kedua korban segera meminta pertolongan kepada warga sekitar.

Sekitar pukul 16.50 WIB, warga berhasil menemukan Rahmat Kuncoro dalam kondisi meninggal dunia. Namun hingga kini, Ardiansyah masih belum ditemukan.

Laporan kejadian diterima Kantor SAR Palembang pada pukul 19.15 WIB. Setelah menerima informasi, satu tim rescue langsung diberangkatkan ke lokasi untuk bergabung dengan unsur SAR gabungan melakukan pencarian.

Kepala Kantor SAR Palembang, Raymond Konstantin, S.E., mengatakan pihaknya mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk menemukan korban dengan tetap mengedepankan keselamatan personel di lapangan.

“Tim SAR gabungan melakukan pencarian dengan menyisir aliran Sungai Selabung menggunakan perahu rafting sejauh kurang lebih 10 kilometer. Apabila kondisi sungai memungkinkan, penyelaman juga akan dilakukan untuk mempercepat proses pencarian korban,” ujar Raymond.

Operasi SAR melibatkan berbagai unsur, di antaranya Basarnas Palembang, TNI, Polri, serta masyarakat setempat yang turut membantu pencarian.

Basarnas juga mengimbau masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di sungai. Orang tua diminta meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak dan tidak membiarkan mereka berenang tanpa pendampingan orang dewasa, terutama ketika kondisi arus sungai sedang deras.

Masyarakat yang mengetahui atau mengalami kondisi darurat yang mengancam keselamatan jiwa dapat segera menghubungi Basarnas melalui layanan Emergency Call 115 yang siaga selama 24 jam. (ril)