Sabtu, Agustus 29, 2026
type here...
Beranda blog Halaman 235

Puluhan Rumah Rusak Berat & Ringan di Lebak Banten karena Gempa

newsatu
-
0
Puluhan Rumah Rusak Berat & Ringan di Lebak Banten karena Gempa

BANTEN, newsatu.com — Gempa berkekuatan 6.7 Magnitudo 14 Januari 2022 pukul 16:05:41 WIB, berlokasi 7.01 LS,105.26 BT atau berada 52 km Barat Daya Sumur, Banten, telah mengguncang sejumlah wilayah Pulau Jawa

Gempa berkedalaman 10 Km tidak berpotensi tsunami, namun menimbulkan kerusakan tempat tinggal dan terjadi di wilayah Lebak Banten.

Puluhan rumah mengalami rusak berat serta ringan. Bahkan di antara rumah yang rusak, dikabarkan ada pemukiman yang rata dengan tanah akibat guncangan tersebut.

Rumah yang mengalami rata dengan tanah adalah rumah dalam kondisi tidak kuat menahan guncangan gempa. Terutama di wilayah Desa Munjul Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Banten, Provinsi Jawa Barat.

Hal itu dikatakan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D, dalam konferensi pers secara virtual, Jumat 14 Januari 2022 sesaat terjadi gempa.

Dikatakan, rumah-rumah yang mengalami rusak akibat guncangan gempa tersebut adalah yang kondisinya tidak kuat menahan guncangan.

“Rumah-rumah yang rusak umumnya rumah yang kondisi sebelumnya ada retak juga tak kuat menahan guncangan,” ungkapnya.

Seorang warga yang letaknya berada tak jauh dari Pantai Banten menuturkan, saat terjadi guncangan gempa berhamburan keluar rumah.

Bahkan diantara warga, tambahnya, menyelamatkan diri ke tempat lebih aman.

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten menyebutkan pemilik rumah yang roboh di Kampung Rancasema, Kadu Agung Timur, dalam kondisi selamat, seperti dikatakan Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Lebak Agus Riza Faizal, dikutip dari Antara.

Bangunan semi permanen berupa rumah yang terdampak gempa bumi itu, dalam kondisi rata dengan tanah.

“Kami minta keluarga Arinah, warga Rancasema yang rumahnya roboh itu dapat mengungsi di rumah kerabatnya,” katanya.

Pihaknya juga menerima laporan gedung Madrasah Ibtidaiah di Desa Citorek, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak mengalami kerusakan akibat gempa tersebut.

BPBD Lebak hingga saat ini terus menerima laporan korban maupun kerusakan infrastruktur dan rumah akibat gempa.

Wilayah pesisir Kabupaten Lebak cukup berdekatan dengan pusat gempa yang terjadi di lokasi 7,01 LS,105,26 BT atau 52 km barat daya Sumur, Banten dengan kedalaman 10 km.

 

Ridwan Kamil Minta ASN Jabar Junjung Tinggi Optimisme 2022

newsatu
-
0
Ridwan Kamil Minta ASN Jabar Junjung Tinggi Optimisme 2022

BANDUNG, newsatu.com — Pemda Provinsi Jabar memberikan penghargaan kepada 111 ASN (Aparatur Negara Sipil) berprestasi, termasuk di dalamnya kategori Employe of The Month selama 2021, sebagai upaya memberi semangat awal tahun kepada ASN.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyebut penghargaan seperti ini dapat menjadi pelecut semangat reformasi birokasi 4.0 dalam bekerja. Apalagi saat ini, di lingkungan Pemda Provinsi Jabar dan 27 kabupaten/kota sudah melakukan penyetaraan jabatan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja.

“Jadi 2022 adalah tahun di mana perahu reformasi ASN kita berlayar, karena selama 2021 parkir. Sekarang berlayar menuju pulau kemenangan,” ujar Ridwan Kamil dalam acara Penghargaan ASN Berprestasi dan Berkinerja Terbaik Bulanan di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (12/1).

Menurut Gubernur, melalui penyetaraan jabatan sistem saling bantu tiap divisi ini sudah mulai bergerak dan memberikan dampak lebih baik.

“Saat ini sistem team of team sudah mulai bergerak. Birokrasi kepanitiaan, ada 100 janji dibikin satu kepanitiaan, sehingga para ASN dapat membantu divisi lain dalam menyelesaikan masalah,” katanya lagi seperti dilansir jabarprov.go.id

“Itulah 2022 akan begitu, rumahnya tetap (dinas tempat bekerja). Namun akan keluar dari rumah masing-masing yang kinerjanya dimaksimalkan untuk bekerja di lintas wilayah,” tambah Gubernur.

Kang Emil berharap mekanisme penghargaan tidak hanya berlangsung di skala provinsi. Melainkan melibatkan dari berbagai elemen dimulai dari office boy tiap dinas, hingga level kabupaten/kota se-Jabar.

“Bayangkan ribuan SDM ini tiba-tiba termotivasi, harusnya Jabar tidak ada lawan dalam urusan SDM,” paparnya.

Untuk itu, ia meminta para ASN di Jabar menjungjung tinggi optimisme menyongsong kinerja di tahun 2022.

“Mari optimistis di 2022, lakukan hal serupa di dinas-dinas dan OPD juga level kota/kabupaten jangan berhenti dan berpuas diri,” tandasnya.

IPHUIN Curhat kepada Ketua DPD RI Soal Pembimbing Manasik Haji Terverifikasi

newsatu
-
0
IPHUIN Curhat kepada Ketua DPD RI Soal Pembimbing Manasik Haji Terverifikasi

JAKARTA, newsatu.com — Ikatan Pembimbing Haji Umroh Indonesia (IPHUIN) menyampaikan sejumlah aspirasi saat audiensi dengan Ketua DPD RI,  AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di Rumah Dinas Ketua DPD RI, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/1)

Salah satu permasalahan yang disampaikan mengenai pembimbing tersertifikasi.

Pada pertemuan itu, Ketua DPD RI didampingi Bustami Zainuddin (Lampung) dan anggota Komisi III DPR RI, Dipo Nusantara Pua Upa. Sedangkan Ketua IPHUIN Adi Marfudin didampingi Kabid Kelembagaan Wildan Samani, Kabid Organisasi Arafi Mughni, Kabid Pelatihan Farhat dan Indah FBA.

Ketua IPHUIN, Adi Marfudin, menjelaskan saat ini pembimbing manasik haji baru berjumlah 8.500 orang dari target pemerintah sebanyak 100 ribu pembimbing bersertifikat.

“Saat ini baru ada 8.500 pembimbing yang sudah punya sertifikat dari 16 perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia. Target pemerintah, setiap 45 orang jamaah haji ada satu pembimbing tersertifikasi. Maka harus ada 100 ribu orang pembimbing tersertifikasi,” kata Adi.

Ia melanjutkan, setiap tahun ada sekitar 221 ribu jamaah haji yang berangkat menuju Mekkah. Dikatakannya, masih banyak persoalan haji yang timbul ketika jamaah tiba di Mekkah.

“Tahun 2019 kami jadi konsultan bimbingan haji di Arab Saudi. Hampir setiap tahun ada sekitar 320 persoalan yang diadukan jamaah. Artinya, ada masalah pada bimbingan manasik haji. Sementara kita masih memiliki 5,5 juta jamaah masa antre dengan tenggang waktu 45 tahun,” papar Adi.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Adi menyebut lembaganya mencoba inovasi untuk memanfaatkan masjid-masjid yang banyak tersebar di seluruh daerah untuk menjadi tempat bimbingan manasik haji.

“Kami mencoba melahirkan gagasan dan inovasi baru yakni manasik haji berbasis masjid. Jadi nantinya di setiap masjid ada pembimbing haji bersertifikat,” harap dia.

Begitu halnya dengan biaya sertifikasi pembimbing yang menurut Adi terbilang cukup tinggi.

“Biayanya itu sekitar Rp7 juta per orang. Melalui pertemuan ini kami ingin lebih bersinergi dengan pemerintah dalam hal pembinaan, pelayanan dan bimbingan di masing-masing wilayah dalam hal bimbingan manasik haji,” ujarnya.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengaku memiliki perhatian yang lebih dalam hal haji dan umrah. Salah satunya adalah mengenai pengelolaan dana haji. Menurutnya, Indonesia memiliki triliunan rupiah dari dana haji.

“Mengapa tidak dana tersebut digunakan untuk membangun fasilitas untuk menampung jamaah haji kita di Arab Saudi. Sejauh ini belum ada fasilitas tetap milik pemerintah untuk jamaah haji asal Indonesia di Arab Saudi,” kata LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu juga mencoba menggagas insentif untuk para pembimbing manasik haji.

“Itu bisa diusulkan insentif bagi pembimbing manasik haji agar menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah,” kata LaNyalla.

LaNyalla berjanji akan meneruskan aspirasi IPHUIN kepada pihak terkait seperti Kementerian Agama dan lainnya.

Anggota Komisi III DPR RI, Dipo Nusantara Pua Upa sependapat dengan gagasan LaNyalla. Menurut Dipo, mengapa Indonesia tak bisa seperti Malaysia yang memiliki sekolah khusus bimbingan haji.

“Juga seperti Aceh misalnya. Mereka punya lahan di Mekkah. Kita dorong agar pemerintah entah nantinya kontrak rumah atau beli. Selama ini kita kan masing-masing kloter berbeda tempat,” kata Dipo.

Tangan-tangan Kotor Tak Boleh Rusak Keasrian Alun-alun Kota Sukabumi

newsatu
-
0
Tangan-tangan Kotor Tak Boleh Rusak Keasrian Alun-alun Kota Sukabumi

JAKARTA, newsatu.com — Warga Sukabumi patut bergembira, bangga dan bersyukur karena kini memiliki Alun-alun Sukabumi yang megah dan diresmikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada 8 Januari lalu.

Tapi, mereka juga harus punya jiwa dan rasa memiliki agar turut berpartisipasi merawat, memelihara, atau bahkan ikut menjaga keasrian alun-alun itu.

Sebab, baru-baru ini viral di media sosial video yang menampilkan euforia warga menghadiri pembukaan sejumlah fasilitas publik di Alun-alun Sukabumi, dengan cara-cara yang kurang etis dan tak layak dilakukan di ruang publik milik bersama.

Sebut, misalnya, membuang sampah sembarangan, membuat ruang-ruang yang mestinya sedap dipandang mata menjadi nampak kumuh, termasuk di Lapangan Merdeka.

Yang tak kalah memprihatinkan adalah bocah-bocah yang memanfaatkan kolam ikan di depan Masjid Agung Kota Sukabumi untuk mandi dan berenang sementara anggota keluarganya membiarkan saja.

Tak pelak jika Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi langsung meradang.

Melalui keterangan tertulis, Fahmi menyesalkan apa yang telah dilakukan oknum tak bertanggung jawab.

“Sangat menyesalkan euforia positif harus tercoreng dengan perilaku pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berserakannya sampah di saat telah disediakannya banyak tempat sampah. Kolam ikan yang digunakan berenang serta mandi anak-anak yang dibiarkan oleh orang tuanya,” tulisnya.

Fahmi mempersilakan siapa pun untuk berkunjung ke Lapang Merdeka Alun-alun Sukabumi dengan catatan tetap menjaga kebersihan. Ruang terbuka itu bukan hanya milik pemerintah namun milik bersama dan harus dijaga bersama.

“Kami berharap warga dapat memanfaatkan Alun Alun dan Lapdek ini sebagai ruang terbuka publik untuk saling bersilaturahmi dan berbagi keceriaan yang tentunya harus senantiasa terus terjaga sesuai peruntukannya,” ucapnya lagi.

“Mari kita rawat bersama hasil pembangunan ini dengan tidak hanya mengandalkan aparat semata karena ini #SukabumiKita, milik kita bersama,” tegas Fahmi.

Alun-alun dan Lapangan Merdeka Kota Sukabumi direvitalisasi dengan total anggaran yang bersumber dari bantuan Provinsi Jabar untuk dua lokasi tersebut sebesar Rp22 miliar.

Alun-alun yang terintegrasi dengan Lapangan Merdeka dapat langsung dinikmati masyarakat dengan wajah yang lebih baik dari sebelumnya.

Selain menjadi ruang publik dan ekspresi budaya, masyarakat juga dapat berolahraga karena terdapat lintasan lari, lapangan basket, futsal, senam, lintasan sepatu roda hingga skateboard. Termasuk GOR Merdeka yang juga turut direnovasi.

“Lapangan dan Alun-alun ini membuat saya pangling. Semoga membantu pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat,” ujar Kang Emil saat peresmian.

Revitalisasi Alun-alun dan Lapangan Merdeka Kota Sukabumi dimulai sejak 28 Juli 2021 dan selesai sesuai target selama 155 hari. Usai diresmikan warga sudah terlihat memadati Alun-alun dan Lapangan Merdeka.

Menurut Kang Emil, kota yang baik adalah kota yang dirasakan aman dan nyaman oleh warganya. Karena itu, penataan ruang publik menjadi komitmen Pemda Provinsi Jabar agar warganya bahagia.

“Kota yang baik kalau warganya rindu jalan-jalan dan semua harus merasa aman dan nyaman,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Kang Emil juga mengapresiasi program Pedestrianisasi dari Pemkot Sukabumi salah satunya di Jalan Ahmad Yani. Menurutnya, pedestrian bisa meningkatkan ekonomi lokal karena warga akan merasa nyaman dan makin banyak yang datang.

Tapi, jangan sampai tujuan-tujuan positif itu dirusak oleh perilaku-perilaku tak etis warga sendiri, bukan?

Lewat Program Restrukturisasi Mesin, Kemenperin Siap Bantu Pelaku IKM Beli Mesin Baru

newsatu
-
0
Lewat Program Restrukturisasi Mesin, Kemenperin Siap Bantu Pelaku IKM Beli Mesin Baru

JAKARTA, newsatu.com — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan bantuan fasilitas keringanan pembiayaan pembelian mesin dan peralatan bagi pelaku IKM agar dapat melakukan peremajaan mesin atau peralatan produksinya.

Selama ini, mesin dan peralatan yang digunakan para pelaku industri kecil dan menengah (IKM) masih terbilang sederhana dan mayoritas telah berusia di atas 25 tahun.

“Kami bertekad agar para pelaku IKM dapat terus meningkatkan teknologi, efisiensi, dan produktivitas dengan memiliki mesin dan peralatan baru, sehingga mereka bisa berdaya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita di Jakarta, Rabu (12/1).

Reni menjelaskan, pihaknya memiliki pogram restrukturisasi mesin dan peralatan bagi pelaku IKM.

Program ini berupa fasilitas penggantian biaya untuk pembelian mesin atau peralatan baru, dengan nilai minimal penggantian Rp10 juta dan maksimal Rp 500 juta.

“Adapun persentase potongan harga, yaitu 25 persen dari harga pembelian untuk mesin dan peralatan buatan luar negeri, dan 40 persen dari harga pembelian untuk mesin dan peralatan buatan dalam negeri,” terangnya.

Pelaku usaha yang berhak menerima fasilitas tersebut, yaitu industri kecil yang memiliki tenaga kerja paling banyak 19 orang, dengan nilai investasi kurang dari Rp1 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).

Selain itu, industri menengah tertentu dengan tenaga kerja minimal 19 orang dan nilai investasi paling sedikit Rp1 miliar, atau tenaga kerja minimal 20-99 orang dengan investasi maksimal Rp15 miliar.

“IKM ini bisa berbadan hukum atau perorangan, yang terpenting harus memiliki izin usaha di bidang industri yang sesuai dengan KBLI bidang usaha,” ujar Reni.

Adapun mesin peralatan yang dapat diberikan reimbursement, yaitu yang dibuat atau diproduksi paling lama tiga tahun sebelum tahun pengajuan, bukan mesin bekas atau rekondisi atau rekayasa, dan mesin peralatan harus sudah terpasang di lokasi produksi IKM.

Pada 2021, Ditjen IKMA Kemenperin telah memberikan fasilitas restrukturisasi mesin dan peralatan dengan total nilai potongan sebesar Rp12,1 miliar. Adapun nilai investasi yang dilakukan oleh IKM yang mendapatkan fasilitas tersebut mencapai Rp77,7 miliar.

“Bantuan keringanan pembiayaan untuk pembelian mesin peralatan ini dikelola oleh Direktorat IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan (PFBB), Direktorat Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang dan Kerajinan (IA IKM KSK), serta Direktorat IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut (LMEAA),” sebut Reni.

Pada 2021, Kemenperin juga menyetujui 46 permohonan IKM di bawah binaan Direktorat IKM PFBB untuk diberikan fasilitas restrukturisasi tersebut. Sebagian besar (71%) merupakan industri skala menengah, yang mayoritas berasal dari Jawa Barat.

Kemenperin juga telah menyetujui pemberian restrukturisasi kepada 54 IKM di bawah binaan Direktorat IA IKM KSK, yang 82%-nya merupakan industri kecil dengan pemohon paling banyak berasal dari Banggai, Sulawesi Tengah. Sedangkan program restrukturisasi di Direktorat IKM LMEAA, diberikan kepada 16 IKM, mayoritas industri menengah.

“Dengan program restrukturisasi ini, IKM yang memiliki kendala permodalan untuk investasi mesin dan peralatan baru, dan sulit mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan, tetap dapat membeli mesin dan peralatan baru,” tutur Reni.

Agar semakin banyak pelaku IKM yang terbantu dalam upaya meningkatkan produktivitas dan daya saingnya, Ditjen IKMA Kemenperin akan kembali menggelar program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan tahun 2022.

 

Vaksin Booster Segera Dimulai, Ini Syaratnya

newsatu
-
0
Vaksin Booster Segera Dimulai, Ini Syaratnya

JAKARTA, newsatu.com — Pemerintah akan memulai program vaksinasi lanjutan (booster) untuk masyarakat umum. Berbagai persiapan dan koordinasi telah dilakukan guna memastikan bahwa pelaksanaan vaksinasi booster berjalan lancar.

Vaksin booster diberikan secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia serta diperuntukkan bagi yang berusia 18 tahun ke atas dan telah menerima vaksin dosis kedua dalam jangka waktu minimal 6 bulan.

Kelompok prioritas penerima vaksin booster adalah orang lanjut usia (lansia) dan penderita immunokompromais.

Jenis vaksin ketiga yang diberikan akan ditentukan oleh petugas kesehatan berdasarkan riwayat vaksinasi dosis 1 dan 2 yang diterima dan sesuai ketersediaan vaksin di tempat layanan.

Masyarakat yang termasuk dalam kelompok prioritas penerima vaksin booster dapat mengecek tiket dan jadwal vaksinasi di website dan aplikasi PeduliLindungi. Tiket tersebut dapat digunakan di fasilitas kesehatan atau tempat vaksinasi terdekat pada waktu yang sudah ditentukan.

Melalui website, masyarakat bisa mengunjungi pedulilindungi.id dan mengecek status dan tiket vaksinasi dengan memasukkan ‘Nama Lengkap’ dan ‘NIK’, lalu klik periksa. Jika melalui aplikasi PeduliLindungi, masyarakat bisa mengikuti langkah-langkah berikut:

Buka aplikasi PeduliLindungi
Masuk dengan akun yang terdaftar
Klik menu ‘Profil’ dan pilih ‘Status Vaksinasi & Hasil Tes Covid-19’
Status dan jadwal vaksinasi booster akan muncul di akun

Untuk cek tiket vaksin, masuk ke menu ‘Riwayat dan Tiket Vaksin’

Jika termasuk kelompok prioritas tetapi belum mendapatkan tiket dan jadwal vaksinasi di aplikasi PeduliLindungi, Anda bisa datang langsung ke fasilitas kesehatan atau tempat vaksinasi terdekat dengan membawa KTP dan surat bukti vaksinasi dosis 1 dan 2.

Oleh karena vaksinasi menjadi syarat beraktivitas di ruang publik dan sudah terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi, pastikan untuk tidak menggunakan NIK dan nomor handphone milik orang lain saat mendaftar vaksinasi booster untuk menghindari kendala administrasi di kemudian hari.

Jakpreneur Dinas Parekraf DKI Jakarta Sudah Lebihi Target

newsatu
-
0
Jakpreneur Dinas Parekraf DKI Jakarta Sudah Lebihi Target

JAKARTA, newsatu.com — Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta membina sebanyak 1.541 Jakpreneur pada 2021, melampaui target dengan jumlah 1.500 Jakpreneur.

Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Parekraf DKI Jakarta Helma Dahlia mengatakan, untuk 2022 juga ditargetkan ada 1.500 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang bisa dibina.

“Kami ingin terus ada Jakpreneur baru, meskipun target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 sebanyak 200.000 Jakpreneur sudah terlampaui,” ujarnya, Selasa (11/1), dikutip dari beritajakarta.id.

Helma menjelaskan, Dinas Parekraf DKI Jakarta bakal mendorong semakin banyak Jakpreneur binaannya yang masuk ke tahapan perizinan (P4) dan pelaporan keuangan (P6).

Menurut Helma, masih banyak Jakpreneur binaan kita yang belum tersosialisasi dan paham soal pelaporan keuangan. Kemudian, perizinan mulai dari PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga), NIB (Nomor Induk Berusaha) lewat OSS (Online Single Submisson).

“Kemudian, ada juga kegiatan yang rutin seperti pelatihan dan pemasaran produk,” terangnya.

Dinas Parekraf DKI Jakarta juga bakal mendorong Jakpreneur untuk bergabung dengan sistem E-Order untuk membantu pemasaran produk mereka. Pasalnya, hingga saat inj baru 48 Jakpreneur Dinas Parekraf DKI Jakarta yang terdaftar dalam E-Order.

Selain sosialisasi E-Order kepada Jakpreneur, melalui Suku Dinas Parekraf di setiap wilayah, Dinas Parekraf juga melakukan promosi ke komunitas, asosiasi, dan stakeholders untuk mengikutsertakan UMKM binaan DKI Jakarta pada setiap acara atau kegiatan yang mereka selenggarakan.

“Pendampingan E-Order ada supaya binaan memahami cara produksi yang baik dan benar. Misalnya, mereka yang sudah punya PIRT tentu perlu tahu bagaimana membuat makanan dan minuman yang baik dan benar, serta memenuhi sanitasi dan kehigienisan,” tandasnya.

Asproksi Siapkan Alkes Berkualitas untuk Cegah Sebaran Omicron

newsatu
-
0
Asproksi Siapkan Alkes Berkualitas untuk Cegah Sebaran Omicron

JAKARTA, newsatu.com — Asproksi (Asosiasi Produk Kesehatan Indonesia Standar Internasional) siap membantu dan bekerja sama dengan Pemerintah dalam memaksimalkan upaya mengatasi pandemi Covid-19 khususnya varian Omicron.

“Upaya terpenting adalah bagaimana kita mencegah penyebaran Omicron dengan sosialisasi langsung, daring, atau lainnya,” kata Sekjen Asproksi Dr Fazhra Fawwaz Al Firman, S.H., M.M.

“Peran aktif berbagai pihak, termasuk Asproksi, sangat diperlukan dan kami mendukung pemerintah untuk terus menekan kasus Omicron.”

“Kami dari Asproksi berperan aktif dan jadi salah satu solusi terbaik dengan alat kesehatan berkualitas. Kami akan terus membantu pemerintah menyosialisasikan pentingnya Prokes kepada masyarakat.”

Dalam upaya itu, menurut Fazhra, Asproksi antara lain bekerja sama dengan PT. Biosel Medika Nusantara dan Naraya Medical Center untuk membangun sebuah aplikasi dalam mempermudah penanganan kebutuhan lainnya.

Sementara itu,Ketua Umum Asproksi Dr. Melani Arnaldi, M.Psi., Psi. menambahkan, ”Kami sangat antusias dan serius dalam membantu pemerintah terutama dalam penanganan Covid -19.”

“Dalam hal ini kami berupaya membangun Aplikasi Gaya Sehat yang tengah kami proses. Mari kita berdisiplin dalam menjaga Protokol Kesehatan,” tegas Melani.

Seperti diketahui, penyebaran atau penularan Omicron, varian baru Covid-19, jauh lebih cepat dibandingkan varian Delta. Omicron bahkan dapat menginfeksi orang yang sudah melakukan vaksinasi lengkap.

Karena itu dibutuhkan edukasi secara keseluruhan kepada masyarakat terhadap pentingnya protokol kesehatan yang dilakukan secara disiplin dan ketat.

Menurut informasi dari Kementerian Kesehatan, sebesar 99% kasus Omicron yang saat ini tengah diisolasi memiliki gejala ringan atau tanpa gejala. Melalui analisis sebesar 97% kasus didominasi oleh pelaku perjalanan luar negeri dan beberapa berasal dari Provinsi DKI Jakarta.

Karena itu kemungkinan besar akan ada kebutuhan konsentrator oksigen atau isotank di daerah area peningkatan kasus perawatan seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Sulawesi Utara. Dalam kaitan ini, Asproksi siap ikut membantu Pemerintah melalui Kemenkes.

Omicron Bisa Menginfeksi Mereka yang Sudah Divaksin Lengkap

newsatu
-
0
Omicron Bisa Menginfeksi Mereka yang Sudah Divaksin Lengkap

JAKARTA, newsatu.com — Kementerian Kesehatan mencatat penambahan total kasus konfirmasi Omicron hingga Sabtu (8/1) sebanyak 414 orang. Ada penambahan kasus sebanyak 75 orang pada Sabtu (8/1).

Kasus konfirmasi Omicron pada Jumat (7/1) penambahan kasus sebanyak 57 orang dengan total konfirmasi Omicron sebanyak 318 orang.

Secara keseluruhan selama Desember 2021 kasus konfirmasi Omicron sebanyak 136 orang, sementara pada 2022 hingga 8 Januari sebanyak 278 orang.

Dari 414 orang, sebanyak 31 orang dengan kasus transmisi lokal. Sisanya merupakan pelaku perjalanan luar negeri. Selain itu, kebanyakan dari yang terinfeksi Omicron adalah mereka yang sudah divaksinasi lengkap.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmidzi mengatakan karena hal tersebut pemerintah meminta masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan luar negeri jika tidak terlalu penting.

”Sebagian besar kasus Omicron berasal dari pelaku perjalanan luar negeri. Karena itu masyarakat diharapkan menunda dahulu jika ingin pergi ke luar negeri,” katanya, Minggu (9/1).

Kasus penularan Omicron paling banyak berasal dari Turki dan Arab Saudi. Meski seseorang telah divaksinasi Covid-19 dua dosis, virus tersebut tetap bisa menginfeksi.

Artinya vaksinasi tidak menjamin seseorang terhindar dari virus Covid-19. Bahkan kebanyakan kasus konfirmasi Omicron saat ini telah menginfeksi mereka yang telah lengkap vaksinasi nya.

”Kita harus waspada, jangan sampai tertular. Wajib disiplin terapkan protokol kesehatan meski sudah divaksinasi, jangan sampai tertular dan menularkan,” ucap dr. Nadia.

Omicron memiliki tingkat penularan yang jauh lebih cepat dibandingkan varian Delta. Di Indonesia, pergerakan Omicron terus meningkat sejak pertama kali dikonfirmasi pada 16 Desember 2021.

Kemenkes mendorong daerah untuk memperkuat kegiatan 3T (Testing, Tracing, Treatment), aktif melakukan pemantauan apabila ditemukan cluster-cluster baru Covid-19 dan segera melaporkan dan berkoordinasi dengan pusat apabila ditemukan kasus konfirmasi Omicron di wilayahnya.

”Kita tidak boleh lengah, jangan sampai gelombang ketiga terjadi di Indonesia. Jangan sampai apa yang terjadi di India terjadi juga di Indonesia, dimana dalam 10 hari terakhir terjadi kenaikan tren kasus dari 6 ribuan menjadi 90 ribuan kasus konfirmasi omicron. Ini yang kita hindari,” tegas dr. Nadia.

Minimnya Pembiayaan Dinilai LaNyalla Jadi Akibat UMKM Tak Maksimal

newsatu
-
0
Minimnya Pembiayaan Dinilai LaNyalla Jadi Akibat UMKM Tak Maksimal

JAKARTA, newsatu.com – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai pengembangan UMKM belum berjalan maksimal. Menurutnya, pemerintah harus membantu UMKM dengan menumbuhkan inovasi.

Menurut LaNyalla, koperasi pun punya peran yang tidak kalah penting untuk membantu UMKM.

“Pemanfaatan koperasi untuk mengembangkan UMKM belum maksimal dilakukan. Hal ini perlu didorong pemerintah agar pertumbuhan usaha mikro diimbangi dengan pertumbuhan koperasi,” tuturnya, Minggu (9/1).

Satu hal yang paling disorot LaNyalla adalah masalah pembiayaan. Menurutnya, kelemahan yang paling menonjol pada pengembangan UMKM adalah minimnya pembiayaan.

“Minimnya pembiayaan UMKM sangat berdampak pada kurang optimalnya pengembangan usaha. Sehingga konsentrasi pelaku UMKM mencari kemudahan pendanaan untuk mempertahankan eksistensi usaha,” katanya.

Senator asal Jawa Timur ini menambahkan, pengembangan inovasi produk dapat dilakukan dengan memaksimalkan sumber daya yang tersedia. Dan itu  harus didukung dengan pembiayaan.

“Permasalahan ini perlu direspons dengan langkah-langkah yang konkret. Agar pelaku usaha UMKM berkonsentrasi pada inovasi produk yang berbasis pada sumber-sumber yang tersedia. Dengan demikian UMKM dapat mengangkat sumber daya alam yang ada dan menjadi khas produk daerah,” jelasnya.

LaNyalla juga meminta pemerintah lebih gencar melakukan terobosan-terobosan.

“Karena, pelaku UMKM harus didukung untuk terus bergerak, berinovasi agar meningkatkan daya saing. Apalagi di tengah membanjirnya produk yang sama di pasaran,” katanya.

1...234235236...267Halaman 235 dari 267

© Copyright 2025, All Rights Reserved
PT Difa Euronika Indonesia. www.difaeuronika.com