PALI, NEWSATU – Kebakaran hebat menghanguskan sebuah bangunan yang dijadikan gudang penyimpanan material bangunan milik Amsar (65), warga kawasan Rejosari, Kelurahan Talang Ubi Utara, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, Senin (10/8/2026) dini hari.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 01.42 WIB. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan bagian dalam bangunan yang digunakan untuk menyimpan berbagai material bangunan. Akibat kejadian itu, Amsar diperkirakan mengalami kerugian materiel mencapai Rp400 juta.

Kapolsek Talang Ubi AKP Ardiansyah, S.H. mengatakan, pihaknya langsung menerjunkan personel ke lokasi setelah menerima laporan adanya kebakaran.

Personel yang dikerahkan terdiri dari piket Pawas, SPK, Reskrim, Intel hingga Bhabinkamtibmas. Mereka melakukan pengecekan, pengamanan tempat kejadian perkara (TKP), pendataan serta membantu proses pemadaman bersama petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

“Begitu menerima informasi adanya kebakaran, personel langsung kami arahkan ke lokasi untuk melakukan pengecekan, pengamanan TKP, pendataan dan membantu proses pemadaman bersama petugas Damkar,” ujar Ardiansyah.

Kebakaran pertama kali diketahui setelah Amsar menerima telepon dari Kamer (55) yang mengabarkan bahwa gudang material miliknya terbakar.

Kamer kemudian mendatangi lokasi bersama saksi lainnya, Catrine (40). Setibanya di lokasi, keduanya melihat kobaran api sudah membesar dari bagian dalam bangunan.

Mereka kemudian meminta bantuan petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk mencegah api semakin meluas ke bangunan maupun lingkungan sekitar.

Sebanyak empat unit mobil tangki Damkar dikerahkan ke lokasi. Petugas bersama warga berjibaku memadamkan kobaran api hingga akhirnya berhasil dikendalikan sekitar pukul 04.05 WIB.

Setelah api padam, petugas melanjutkan proses pendinginan guna memastikan tidak ada bara api maupun sumber panas yang berpotensi memicu kebakaran kembali.

Dari hasil pemeriksaan awal di lokasi, polisi menduga kebakaran dipicu korsleting listrik. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa tersebut, sementara kerugian materiel yang dialami pemilik diperkirakan mencapai Rp400 juta.

Polisi masih melakukan pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan penyebab kebakaran serta menghitung kerugian secara keseluruhan. (ril)

PAGARALAM, NEWSATU – Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam melakukan penataan besar-besaran terhadap struktur birokrasi menyusul perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah (OPD).

Sebanyak 297 pejabat struktural dikukuhkan kembali oleh Wali Kota Pagaralam H. Ludi Oliansyah dalam agenda pengambilan sumpah/janji pejabat di Gedung Serbaguna SDN 74 Pagaralam, Jumat (7/8/2026).

Dari jumlah tersebut, terdiri dari 65 Pejabat Administrator dan 232 Pejabat Pengawas. Selain itu, Pemkot Pagaralam juga mengangkat 144 PNS untuk pertama kali dalam jabatan fungsional.

Pengukuhan ini merupakan tindak lanjut perubahan nomenklatur jabatan, tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta struktur organisasi berdasarkan peraturan wali kota yang baru.

Didampingi Wakil Wali Kota Pagaralam H. Bertha, Ludi menegaskan bahwa pengukuhan ratusan pejabat tersebut bukan sekadar agenda seremonial.

Menurutnya, penataan jabatan merupakan bagian dari upaya memperkuat organisasi pemerintahan agar lebih efektif, profesional dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Jabatan ini adalah representasi kepercayaan pimpinan dan harapan masyarakat Pagaralam,” kata Ludi.

Ia meminta seluruh pejabat yang baru dikukuhkan segera beradaptasi dengan tugas dan fungsi masing-masing. Adaptasi tersebut dinilai penting agar perubahan struktur organisasi tidak mengganggu kelancaran pelayanan publik.

Ludi juga mengingatkan para ASN agar tidak hanya bekerja dengan pola rutinitas. Setiap aparatur diminta memiliki kepekaan terhadap berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat sehingga mampu menghadirkan solusi yang benar-benar dibutuhkan.

“Jangan bekerja hanya sebatas menjalankan rutinitas harian. ASN harus memiliki kepekaan terhadap kondisi di lapangan,” tegasnya. (ril)

PAGARALAM, NEWSATU – Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam melakukan penataan besar-besaran terhadap struktur birokrasi menyusul perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah (OPD).

Sebanyak 297 pejabat struktural dikukuhkan kembali oleh Wali Kota Pagaralam H. Ludi Oliansyah dalam agenda pengambilan sumpah/janji pejabat di Gedung Serbaguna SDN 74 Pagaralam, Jumat (7/8/2026).

Dari jumlah tersebut, terdiri dari 65 Pejabat Administrator dan 232 Pejabat Pengawas. Selain itu, Pemkot Pagaralam juga mengangkat 144 PNS untuk pertama kali dalam jabatan fungsional.

Pengukuhan ini merupakan tindak lanjut perubahan nomenklatur jabatan, tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta struktur organisasi berdasarkan peraturan wali kota yang baru.

Didampingi Wakil Wali Kota Pagaralam H. Bertha, Ludi menegaskan bahwa pengukuhan ratusan pejabat tersebut bukan sekadar agenda seremonial.

Menurutnya, penataan jabatan merupakan bagian dari upaya memperkuat organisasi pemerintahan agar lebih efektif, profesional dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Jabatan ini adalah representasi kepercayaan pimpinan dan harapan masyarakat Pagaralam,” kata Ludi.

Ia meminta seluruh pejabat yang baru dikukuhkan segera beradaptasi dengan tugas dan fungsi masing-masing. Adaptasi tersebut dinilai penting agar perubahan struktur organisasi tidak mengganggu kelancaran pelayanan publik.

Ludi juga mengingatkan para ASN agar tidak hanya bekerja dengan pola rutinitas. Setiap aparatur diminta memiliki kepekaan terhadap berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat sehingga mampu menghadirkan solusi yang benar-benar dibutuhkan.

“Jangan bekerja hanya sebatas menjalankan rutinitas harian. ASN harus memiliki kepekaan terhadap kondisi di lapangan,” tegasnya. (ril)

PALEMBANG, NEWSATU – Kurang dari 72 jam setelah kejadian, jajaran Polrestabes Palembang berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan yang menimpa seorang anggota Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Sumatera Selatan.

Dua tersangka berinisial FZ dan FI diamankan polisi pada Senin (10/8/2026). Keduanya diduga terlibat dalam aksi kekerasan terhadap korban hingga membawa kabur sepeda motor miliknya.

Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (7/8/2026) sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Inspektur Marzuki, samping SD Negeri 25, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang.

Korban diketahui Aiptu JE, anggota Biddokkes Polda Sumsel. Saat kejadian, korban sedang menjalankan pekerjaan sambilan sebagai pengemudi ojek pangkalan dan mengantarkan dua penumpang, masing-masing seorang laki-laki dan perempuan.

Setibanya di lokasi, terjadi perselisihan terkait pembayaran jasa pengantaran. Perselisihan tersebut kemudian berujung pada aksi kekerasan.

Salah satu pelaku diduga memukul kepala korban menggunakan balok kayu dan menusuk korban sebanyak empat kali pada bagian perut.

Setelah korban tidak berdaya, para pelaku membawa kabur sepeda motor milik korban berupa Honda Beat tahun 2019 warna putih dengan nomor polisi BG 6384 ACK.

Mendapat laporan kejadian tersebut, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan. Petugas melakukan olah TKP, memeriksa rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi, serta meminta keterangan sejumlah saksi.

Dari hasil penyelidikan, polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi para pelaku.

Pada Senin sekitar pukul 08.00 WIB, tim operasional mengamankan tersangka FZ di Jalan Inspektur Marzuki, Lorong Wijaya, Palembang.

Polisi kemudian melakukan pengembangan. Sekitar pukul 14.00 WIB, tersangka kedua, FI, berhasil diamankan di sebuah penginapan di depan Terminal Alang-Alang Lebar, Palembang.

Kedua tersangka kini diamankan untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Penyidik masih mendalami rangkaian kejadian, barang bukti, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Sonny Mahar Budi Adityawan, S.I.K., M.H., menegaskan pengungkapan kasus tersebut merupakan bentuk keseriusan kepolisian dalam memberantas kejahatan jalanan.

“Kami tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kejahatan jalanan yang mengganggu keamanan dan ketertiban di Kota Palembang. Proses hukum terhadap para tersangka akan kami tegakkan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Sonny.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., mengatakan Polda Sumsel memberikan dukungan terhadap upaya jajaran kepolisian dalam mengungkap berbagai tindak kejahatan jalanan.

Ia menegaskan, Polri berkomitmen memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat serta memastikan setiap pelaku kejahatan diproses sesuai hukum.

“Kecepatan dalam merespons laporan masyarakat menjadi bagian penting dalam memberikan rasa aman sekaligus mencegah pelaku mengulangi perbuatannya,” tegas Nandang.

Ia juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kejahatan jalanan serta segera melaporkan setiap kejadian maupun informasi yang dapat membantu kepolisian melakukan pencegahan dan penindakan.

Pengungkapan kasus tersebut menjadi penegasan bahwa kejahatan jalanan masih menjadi perhatian serius Polda Sumsel dan jajaran, dengan kecepatan penyelidikan serta dukungan informasi masyarakat menjadi bagian penting dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di Kota Palembang. (ril)

OKU, NEWSATU – Larangan angkutan batu bara melintasi jalan umum yang diberlakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sejak 1 Januari 2026 kembali menjadi sorotan masyarakat.

Pasalnya, sejumlah truk bermuatan batu bara masih terlihat melintas di beberapa ruas jalan umum di wilayah Kabupaten OKU dan OKU Timur, khususnya kawasan Baturaja dan Martapura.

Padahal, Pemprov Sumsel telah menerbitkan Instruksi Gubernur Sumsel Nomor 500.11/004/INSTRUKSI/DISHUB/2025 yang mewajibkan angkutan batu bara menggunakan jalan khusus dan melarang kendaraan tersebut melintasi jalan umum.

Ketentuan tersebut juga diperkuat dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan jalan khusus bagi angkutan batu bara dan hasil tambang.

Namun, berdasarkan pantauan dan informasi dari masyarakat, truk pengangkut batu bara masih terlihat melintas di jalan umum, terutama pada sore hingga malam hari.

Sejumlah warga mengaku kerap melihat truk batu bara melintas secara beriringan di sejumlah ruas jalan di wilayah OKU maupun Martapura, OKU Timur.

Salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengatakan, keberadaan truk batu bara masih terlihat hampir setiap malam.

“Kami masih sering melihat truk batu bara lewat pada malam hari. Kalau memang sudah dilarang menggunakan jalan umum, seharusnya kendaraan itu tidak lagi melintas. Kondisi ini membuat masyarakat bertanya-tanya, apakah aturan tersebut benar-benar ditegakkan,” ujarnya.

Warga lainnya berharap regulasi yang telah diterbitkan pemerintah diikuti dengan pengawasan dan penindakan secara konsisten di lapangan.

“Yang kami harapkan sederhana. Kalau memang sudah ada larangan, ya harus ditegakkan. Jangan sampai masyarakat masih melihat truk batu bara bebas melintas di jalan umum setiap malam,” katanya.

Keberadaan kendaraan angkutan batu bara di jalan umum dinilai berpotensi menimbulkan berbagai persoalan. Selain berpotensi mempercepat kerusakan badan jalan akibat beban kendaraan berat, aktivitas tersebut juga dikhawatirkan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalan lainnya.

Kondisi ini pun memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai efektivitas pengawasan dan penerapan aturan larangan angkutan batu bara di jalan umum.

Masyarakat berharap pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, kepolisian, serta instansi terkait dapat meningkatkan pengawasan dan mengambil tindakan sesuai ketentuan apabila ditemukan adanya pelanggaran.

Warga juga meminta agar aturan yang telah diterbitkan tidak berhenti sebagai regulasi tertulis, tetapi benar-benar diterapkan secara konsisten di lapangan.

Dengan penegakan aturan yang konsisten, penggunaan jalan umum oleh angkutan batu bara diharapkan dapat dicegah demi menjaga kondisi infrastruktur, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. (ril)