PALEMBANG, NEWSATU – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumatera Selatan, H. Indra Bangsawan, S.H., M.M., menerima audiensi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Provinsi Sumatera Selatan di ruang kerjanya, Selasa (28/7/2026).

Audiensi tersebut dihadiri oleh Indra Gunawan, anggota TGUPP Bidang Ketenagakerjaan, serta Hendro, anggota TGUPP Bidang Pemuda dan Olahraga. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi untuk membahas langkah-langkah strategis dalam mendukung percepatan pembangunan di Sumatera Selatan.

Berbagai isu menjadi pembahasan dalam audiensi tersebut, mulai dari penguatan program ketenagakerjaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, hingga sinergi dalam pengembangan potensi generasi muda agar mampu bersaing di dunia kerja.

Kepala Disnakertrans Sumsel, H. Indra Bangsawan, S.H., M.M., mengatakan audiensi ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah antara pemerintah daerah dan TGUPP dalam mendukung pelaksanaan program prioritas Gubernur Sumatera Selatan.

“Kami menyambut baik audiensi ini sebagai wadah memperkuat koordinasi dan sinergi. Disnakertrans Sumsel siap berkolaborasi dengan TGUPP untuk menghadirkan program-program ketenagakerjaan yang lebih efektif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, serta menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing,” ujar Indra Bangsawan.

Ia menambahkan, sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program pembangunan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Harapan kami, melalui komunikasi dan kolaborasi yang baik, setiap program dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumatera Selatan, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja,” tambahnya.

Sementara itu, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Sumsel menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dengan seluruh perangkat daerah, termasuk Disnakertrans Sumsel, agar program-program prioritas pemerintah dapat terlaksana secara optimal, terukur, dan memberikan hasil yang maksimal bagi pembangunan daerah. (ril) 

PALEMBANG, NEWSATU – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menghadiri Rapat Paripurna XXXVII DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Senin (27/7/2026).

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie, S.E., M.M., dan ditutup dengan penandatanganan keputusan bersama antara Gubernur Sumsel dan pimpinan DPRD sebagai bentuk persetujuan atas Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel demi mewujudkan pemerintahan yang efektif serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

Ia juga mengapresiasi sinergi yang terjalin antara Pemerintah Provinsi Sumsel dan DPRD sehingga pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan sesuai jadwal.

“Masukan, kritik, dan saran sangat kami perlukan untuk perbaikan tata kelola anggaran daerah. Saya mencatat langsung setiap poin yang disampaikan sebagai bahan evaluasi kita bersama,” ujar Herman Deru.

Sementara itu, juru bicara Badan Anggaran DPRD Sumsel, Rita Suryani, M.H., menyampaikan sebanyak 31 poin catatan dan usulan yang diharapkan menjadi pedoman dalam penyempurnaan pelaksanaan anggaran daerah ke depan. Seluruh rekomendasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.

Setelah melalui pembahasan, seluruh anggota DPRD yang hadir menyatakan persetujuan terhadap laporan hasil pembahasan Banggar. Dengan demikian, Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 resmi disepakati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (ril)

MARTAPURA, NEWSATU – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten OKU Timur menyoroti sejumlah persoalan strategis dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna DPRD, Selasa (28/7/2026).

Melalui juru bicara Fraksi Demokrat, Jamroji, SE, fraksi tersebut menyampaikan sejumlah catatan penting yang dinilai perlu segera menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKU Timur. Sorotan itu mencakup tunggakan gaji perangkat desa, belum optimalnya tindak lanjut hasil reses DPRD, hingga tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025.

Jamroji mengungkapkan, keterlambatan pembayaran penghasilan perangkat desa telah berlangsung sekitar enam hingga tujuh bulan. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi keluhan hampir seluruh perangkat desa di Kabupaten OKU Timur.

“Masalah gaji perangkat desa memang menjadi keluhan hampir seluruh perangkat desa di Kabupaten OKU Timur. Keterlambatan pembayaran, terutama untuk penghasilan perangkat desa, sudah berlangsung sekitar enam sampai tujuh bulan,” ujar Jamroji usai rapat paripurna.

Ia menegaskan, perangkat desa merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, hak-hak mereka harus dipenuhi tepat waktu agar pelayanan publik dan stabilitas pemerintahan desa tetap terjaga.

“Kami berharap realisasi pembayaran gaji perangkat desa segera diselesaikan. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan di Kabupaten OKU Timur karena perangkat desa merupakan pelaksana pelayanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Fraksi Demokrat juga meminta agar aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses DPRD tidak berhenti sebatas usulan. Jamroji menjelaskan seluruh hasil reses telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) maupun langsung kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Fraksi Demokrat berharap berbagai usulan tersebut dapat menjadi prioritas dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 maupun APBD 2028.

“Setiap hasil reses yang telah kami laksanakan dan disampaikan melalui SIPD maupun langsung kepada dinas terkait, kami mohon sesuai aturan dapat diperhatikan dan direalisasikan pada APBD 2027 maupun APBD 2028,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Fraksi Demokrat turut menyoroti capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 yang belum memenuhi target. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban APBD 2025, target PAD sebesar Rp198,14 miliar hanya terealisasi Rp161,90 miliar atau 81,71 persen.

Sementara itu, total pendapatan daerah yang ditargetkan Rp2,319 triliun hanya terealisasi Rp2,070 triliun atau 89,23 persen. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pendapatan daerah juga mengalami penurunan sekitar Rp49,75 miliar atau 2,10 persen.

Atas kondisi tersebut, Fraksi Demokrat meminta Pemkab OKU Timur memberikan penjelasan secara rinci mengenai penyebab tidak tercapainya target PAD dan penurunan pendapatan daerah sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan.

“Kami menyoroti PAD yang tidak mencapai target dan mengalami penurunan. Kami meminta pemerintah menjelaskan secara rinci apa penyebabnya sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk meningkatkan pendapatan daerah pada tahun-tahun berikutnya,” ujar Jamroji.

Fraksi Demokrat berharap seluruh kritik, saran, dan masukan yang disampaikan dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab OKU Timur guna meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik, serta pembangunan yang lebih berpihak kepada masyarakat. (ril) 

PALEMBANG, NEWSATU – Komitmen Polda Sumatera Selatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat kembali ditegaskan melalui Apel Besar Sabuk Kamtibmas yang dipimpin langsung Kapolda Sumsel Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho di Mapolrestabes Palembang, Selasa (28/7/2026).

Apel tersebut diikuti sebanyak 672 elemen masyarakat yang terdiri dari pengemudi ojek online, buruh, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, hingga berbagai unsur lainnya. Kegiatan ini menjadi simbol kuat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah Sumatera Selatan.

Dalam kesempatan itu, Kapolda Sumsel juga menyerahkan barang bukti hasil tindak pidana kepada para pemilik yang sah. Sebanyak lima unit sepeda motor dan satu unit telepon genggam dikembalikan kepada korban tanpa dipungut biaya.

“Kami memastikan seluruh barang bukti yang telah memiliki kepastian hukum dikembalikan kepada pemiliknya secara transparan dan tanpa dipungut biaya sepeser pun,” tegas Irjen Pol. Sandi Nugroho.

Selain pengembalian barang bukti, Polda Sumsel turut memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan 15 laporan polisi. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 19,4 kilogram sabu dan 352 butir pil ekstasi sebagai bentuk komitmen aparat dalam memberantas peredaran gelap narkoba di Sumatera Selatan.

Kapolda menegaskan, keberhasilan menjaga keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi membutuhkan dukungan aktif seluruh elemen masyarakat. Melalui program Sabuk Kamtibmas, ia berharap kolaborasi yang telah terjalin semakin kuat.

“Jadikanlah Sabuk Kamtibmas ini sebagai pengikat yang memelihara persatuan dan kesatuan. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat kembali Siskamling dan jangan mudah terprovokasi,” ujarnya.

Menurut Kapolda, penguatan sistem keamanan lingkungan dan komunikasi yang baik antarwarga menjadi langkah penting dalam mencegah berbagai potensi gangguan keamanan. Dengan kebersamaan antara Polri dan masyarakat, diharapkan situasi kamtibmas di Sumatera Selatan tetap aman, damai, dan kondusif. (ril)

MUARA ENIM, NEWSATU – Tim SAR Gabungan berhasil menemukan Gibran Farelio (12), siswa kelas VI SD yang sebelumnya dilaporkan tenggelam di Sungai Enim, Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Selasa (28/7/2026).

Korban ditemukan pada Rabu (29/7/2026) sekitar pukul 17.20 WIB dalam kondisi meninggal dunia. Jasad korban ditemukan mengapung di pinggir Sungai Enim, tepatnya di kawasan Lesehan Desa Keban Agung, sekitar satu kilometer dari lokasi awal korban dilaporkan tenggelam.

Setelah berhasil dievakuasi oleh Tim SAR Gabungan, jenazah korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka dan dimakamkan.

Kepala Kantor SAR Palembang, Raymond Konstantin, menyampaikan belasungkawa atas musibah yang menimpa keluarga korban.

“Atas nama keluarga besar Basarnas, kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban,” ujar Raymond.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur SAR gabungan dan masyarakat yang telah bekerja sama selama proses pencarian.

“Dengan ditemukannya korban, Operasi SAR secara resmi kami nyatakan selesai dan seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing,” tambahnya.

Operasi pencarian melibatkan berbagai unsur, di antaranya Basarnas Kantor SAR Palembang, TNI, Polri, BPBD, Damkar, PT Bukit Asam (PTBA), PT Pama, PT SBS, relawan, serta masyarakat yang sejak awal turut membantu proses pencarian.

Basarnas mengapresiasi sinergi seluruh pihak yang terlibat sehingga proses pencarian dapat berjalan dengan baik hingga korban berhasil ditemukan.

Selain itu, Basarnas kembali mengimbau masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di sungai maupun perairan lainnya. Orang tua juga diminta meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak dan tidak membiarkan mereka mandi atau berenang tanpa pendampingan.

Masyarakat yang menghadapi kondisi darurat yang membahayakan jiwa manusia diimbau segera menghubungi Basarnas melalui layanan darurat 115 atau Kantor SAR terdekat agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat. (ril)

PALEMBANG, NEWSATU – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan informatif melalui pemanfaatan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Sumsel Tahun 2026 yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel di Graha Bina Praja, Selasa (28/7/2026).

Kegiatan dibuka oleh Asisten I Bidang Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumsel, Dr. Apriyadi, M.Si. Dalam sambutannya, ia mengajak seluruh badan publik memperkuat sinergi dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan AI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Pengelolaan informasi yang cepat, tepat, dan mudah diakses masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Apriyadi.

Ia berharap seluruh badan publik di Sumatera Selatan terus meningkatkan kualitas layanan informasi sehingga semakin banyak instansi yang mampu meraih predikat Informatif dalam penilaian Komisi Informasi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumsel, Rika Efianti, SE, MM, menjelaskan Rakor dan Bimtek PPID tahun ini mengusung tema “Transformasi Digital dan Penerapan AI untuk Keterbukaan Informasi Publik yang Cepat, Akurat, dan Akuntabel.”

Menurut Rika, kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam menyambut Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional Tahun 2026 serta E-Monev KIP Provinsi Sumsel Tahun 2026.

“Rakor dan Bimtek ini juga menjadi ajang sosialisasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kemendagri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa, sekaligus sosialisasi E-Monev KIP Provinsi Sumsel Tahun 2026,” jelasnya.

Kegiatan menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri RI yang diwakili Pranata Humas Ahli Madya Pusat Penerangan Kemendagri, Rega Tadeak Hakim, S.T., M.M., serta Ketua Komisi Informasi Sumatera Selatan, Joemarthine Chandra, S.H., M.H., C.Med.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan penghargaan Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) PPID Award 2026 dari Atasan PPID Provinsi Sumatera Selatan kepada PPID kabupaten/kota dan perangkat daerah sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik. (ril) 

PRABUMULIH, NEWSATU – DPRD Kota Prabumulih resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna ke-XXVI Masa Persidangan III yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Prabumulih, Selasa (28/7/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Prabumulih, H. Deni Victoria, SH, M.Si, didampingi Wakil Ketua I H. Aryono, ST dan Wakil Ketua II Ir. Dipe Anom. Turut hadir Wali Kota Prabumulih H. Arlan, Wakil Wali Kota Franky Nasril, S.Kom., M.M., Sekretaris Daerah, para anggota DPRD, kepala OPD, camat, lurah, kepala desa, serta tamu undangan lainnya.

Agenda paripurna meliputi penyampaian laporan hasil kerja Badan Anggaran (Banggar), pengambilan persetujuan DPRD terhadap Raperda LPJ APBD Tahun Anggaran 2025, penyampaian pendapat akhir Wali Kota, serta penandatanganan keputusan bersama sebagai tanda resmi disahkannya Raperda menjadi Perda.

Wali Kota Prabumulih H. Arlan menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah menyelesaikan pembahasan Raperda secara konstruktif hingga mencapai persetujuan bersama.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Prabumulih atas sinergi dan kerja sama yang baik dalam pembahasan Raperda LPJ APBD Tahun Anggaran 2025. Seluruh masukan dan rekomendasi yang diberikan akan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan kepada masyarakat,” ujar H. Arlan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Prabumulih H. Deni Victoria, SH, M.Si mengatakan, pengesahan LPJ APBD menjadi Perda merupakan bagian dari mekanisme pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah sekaligus bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel.

“Persetujuan bersama ini menunjukkan komitmen DPRD dan Pemerintah Kota Prabumulih untuk terus menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami berharap seluruh rekomendasi DPRD dapat ditindaklanjuti demi peningkatan kinerja pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Deni Victoria.

Dengan disahkannya LPJ Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Perda, Pemerintah Kota Prabumulih diharapkan semakin memperkuat pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik serta pembangunan daerah.